April 2010

Sebagian besar orang beranggapan, gajah adalah hewan lucu yang selalu menjadi bintang atraksi di sirkus. Binatang bertubuh tambun itu terlihat jinak di kebun binatang atau taman safari.

Pernahkah Anda membayangkan mamalia darat terbesar di dunia itu hadir di sekitar rumah Anda? Mereka berkeliaran bebas, tidak dalam kondisi terikat atau didampingi pawang. Bukan hanya sehari, melainkan berminggu-minggu. Gerombolan hewan raksasa itu bahkan mengambil segala macam benda yang dapat dijadikan makanannya. Tidak hanya tanaman di halaman depan, belakang, samping kiri atau kanan yang habis diganyangnya, kawanan hewan langka yang berjumlah sampai puluhan ekor itu bahkan masuk dan mengobrak-abrik rumah Anda. Apakah itu lucu?

Anda pasti sepakat, tidak lucu. Melihat tubuh raksasanya dan lengkingan suaranya tanpa penghalang, dipastikan lutut Anda bergetar keras menahan ketakutan luar biasa. Apalagi apabila gajah itu sampai mengejar, menginjak-injak, melilit, dan membanting tubuh kecil manusia seperti ranting kecil yang tidak berarti.

Cemas, takut luar biasa, pasrah, marah, itulah perasaan campur aduk yang dialami ribuan warga yang hidup di Kelurahan Pematang Pudu, Desa Pinggir dan Kelurahan Balai Makam, Kecamatan Pinggir dan Kecamatan Mandau, Duri, Kabupaten Bengkalis, Riau, sekarang ini. Nyaris tidak ada seorang pun warga di sana yang tidak pernah berhadapan dengan gajah, langsung maupun secara tidak langsung.

Syafriwan, Ketua RT 06 RW 10 Desa Pinggir, Kecamatan Pinggir, mengatakan, semua warganya yang berjumlah 40 keluarga pernah mengungsi selama sepekan, pada tahun 2008, karena gajah tidak mau pergi dari sekitar rumah mereka. Seluruh tanaman dari jenis sayur-sayuran di sekeliling rumah habis ludes, sementara tanaman kebun seperti kelapa sawit luluh lantak nyaris tidak bersisa.

”Saya lahir di sini 35 tahun lalu. Dahulu gajah memang berkeliaran di hutan yang tidak jauh dari rumah kami. Namun, sekarang gajah-gajah itu sudah berada di halaman rumah kami dan acap kali masuk ke dalam rumah karena hutan sudah tidak ada,” ucap Syafriwan.

Icap, begitu sapaan Syafriwan, mengatakan, dahulu apabila mereka membuat api unggun atau bunyi-bunyian keras, gajah itu akan lari menjauh dan segera masuk ke hutan. Namun, sekarang ini, api dan suara keras hanya membuat kawanan gajah itu menjauh beberapa langkah saja karena hutan sudah tak ada. Apabila warga berani merangsek lebih dekat, risikonya bisa fatal. Gajah-gajah itu bukannya semakin menjauh, melainkan berbalik arah mendekat. Kalau manusia lari, semua hewan itu akan ikut mengejar juga.

Sunardi, tetangga Syafriwan, warga Desa Petani, pada akhir Maret lalu harus mendapat perawatan serius di Rumah Sakit Ibnu Shina, Pekanbaru, akibat beberapa tulang rusuk dan lengannya remuk diinjak gajah tatkala ikut mengusir gajah di desanya. Sunardi merasa kesal karena seluruh tanaman sawitnya yang baru ditanam habis dilantak gajah yang diperkirakan berjumlah 25 ekor.

Dengan obor di tangan, Sunardi mencoba mengusir gajah-gajah itu lebih jauh dari kebunnya. Namun, seekor gajah bertubuh paling besar dengan gading paling panjang berbalik mengejarnya. Puluhan warga desa yang semula berada di belakang Sunardi langsung berlarian. Malang, tubuh Sunardi terperosok ke dalam parit, dan gajah besar tadi sempat menginjak bagian dadanya. Masih untung, injakan kaki besar itu hanya mematahkan beberapa tulang rusuk dan lengannya. Ketika gajah menjauh, Sunardi baru dapat ditolong.

”Itulah risiko apabila kami mengusir gajah. Masih untung Sunardi masih hidup. Tahun lalu, seorang kakek mati dengan tubuh nyaris tidak berbentuk karena dibanting gajah-gajah itu di Desa Balai Makam,” timpal Hendrik, warga Desa Pinggir.

Saat gajah memasuki desa, semua lelaki di desa itu harus berjaga di pinggir rumah atau di kebun dengan api unggun. Jangan sampai tertidur atau api mati, alamat sayuran dan tanaman kebun habis dilahap. Tidak hanya itu, rumah akan diobrak-abrik gajah untuk mengambil makanan berupa beras dan garam.

”Kalau datuk (sebutan warga desa untuk gajah) itu sudah masuk, kami pasti kurang tidur. Siangnya kami tidak bisa bekerja karena malamnya harus ronda lagi,” ungkap Suhadi, warga RT 04, Desa Pinggir.

Menurut Syafriwan, ritual menyambut kedatangan gajah sebenarnya sudah berlangsung sejak sepuluh tahun terakhir. Namun, pada lima tahun terakhir, frekuensi kedatangan gajah menjadi lebih sering. Apabila dahulu gajah-gajah hanya masuk kampung satu tahun sekali, berangsur-angsur menjadi dua kali dan tahun-tahun terakhir ini, kawanan gajah yang diperkirakan mencapai 45 ekor itu bisa datang tiga sampai empat kali setahun. Gajah-gajah itu semakin berani dan tidak merasa asing lagi berhadapan dengan manusia.

Rute perjalanan gajah selalu tetap. Biasanya dimulai dari Pelapit Aman di Kelurahan Pangkalan Pudu, lalu menuju Teggar, Pusat Penghijauan, Lapangan Helikopter (milik PT Chevron), Simpang Lima, Koperasi Unit Desa di Desa Pinggir, Belading, Balai Makam, dan Kulim di Kelurahan Balai Makam. Setelah sampai di Kulim, gajah-gajah tadi kembali berputar menuju Pelapit Aman, begitu seterusnya. Di lokasi-lokasi itu, gajah-gajah ini kadang bersatu dalam satu kelompok besar atau berpencar dengan anggota 5 sampai 25 ekor. Jadwal singgah tidak tetap, tetapi berkisar tiga hari sampai dua minggu per lokasi.

Konflik gajah dan manusia tentu saja membawa korban. Korbannya bergantian, antara gajah dan manusia. Pada suatu ketika, gajah menyerang manusia, tetapi kali lain gajah ditemukan mati karena diambil gadingnya atau mati membusuk terkena racun. Sudah tidak terhitung kerugian di dua pihak selama kurun lima tahun terakhir.

Syamsidar, juru bicara WWF Riau, mengatakan, konflik gajah dan manusia di Duri dipastikan belum akan berakhir dalam waktu dekat. Jalan keluarnya hanya satu, yakni gajah-gajah itu direlokasi ke tempat lain dalam kawasan hutan yang lebih aman. Tanpa relokasi, konflik baru akan berhenti apabila semua gajah itu mati.

Konflik
Mengapa terus terjadi konflik itu? Apakah tidak ada perhatian pemerintah untuk mengatasinya?

Pada tahun 1986, ketika era hutan tanaman industri dimulai di Riau, areal hutan bekas HPH seluas 18.000 hektar dikeluarkan dari konsesi PT Arara Abadi (anak perusahaan PT Indah Kiat Pulp and Paper, grup Sinar Mas) untuk dijadikan Suaka Margasatwa (SM) Balai Raja. Suaka itu terletak di Sebanga, dekat dengan sumur minyak PT Chevron.

Ketika suaka itu dibuka, tujuannya hanya satu, yakni lahan konservasi untuk merelokasi gajah-gajah dari Kecamatan Pinggir dan Kecamatan Mandau yang semakin sering memasuki desa atau kawasan penduduk.

Bahkan, lewat Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor 387/VI/1992 tertanggal 29 Juni 1992, sebagian dari SM Balai Raja seluas 5.873 hektar diperuntukkan secara khusus sebagai Pusat Latihan Gajah (PLG) yang dikelola oleh Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam Riau.

Namun, saat Kompas berkunjung ke PLG Balairaja, boleh dikatakan suaka itu sudah musnah. Sudah tidak ada lagi hutan di sana. Nama PLG semestinya diubah menjadi perusahaan kelapa sawit saja. Di sekeliling PLG hanya ada kelapa sawit dan kelapa sawit semata. Kecuali lahan semak belukar seluas 50 hektar di belakang PLG. Lahan itu pun sudah diklaim sebagai milik warga. Untungnya atau sialnya, lahan tersisa itu ternyata berupa rawa-rawa sehingga warga tak bisa menanam sawit. Kalau saja tanah itu sedikit keras, dipastikan kawasan PLG sudah lenyap total dari muka bumi ini.

Jadi sangat wajar apabila gajah-gajah tadi terus berkonflik dengan manusia karena rumahnya yang semestinya dijaga oleh pemerintah negeri ini sudah hilang.

Zulfahmi, juru bicara Greenpeace di Riau, menyebutkan, hilangnya SM Balairaja adalah bentuk ketidakmampuan pemerintah menjaga kawasan hutannya. Pemerintah bukan saja tidak menjaga, melainkan juga membiarkan kerusakan tanpa mengambil tindakan apa pun.

”Lihat saja, di depan pintu masuk PLG saja ditanami kelapa sawit. Itu artinya orang-orang di PLG itu tahu kapan peristiwa itu terjadi, tetapi tidak ada tindakan. Mengapa orang-orang semakin banyak menanam sawit, karena kepala desanya mengeluarkan surat tanah. Tanpa alas hak itu, para perambah itu pasti tidak akan berani.

Persoalan itu berlangsung bertahun-tahun tanpa ada yang peduli. Sekarang ketika semuanya sudah rusak, apa yang akan dilakukan pemerintah?” ujar Zulfahmi.

Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau Trisnu Danisworo sebenarnya sudah mengetahui persis kondisi riil SM Balai Raja. Hanya saja, ketika dipertanyakan masalah itu, dia mengatakan masih mempelajari dan mengumpulkan bahan tentang kawasan hutan konservasi itu.

Ada beberapa solusi untuk penyerobotan lahan itu.

Pertama, pemerintah menghapus kawasan konservasi itu untuk diserahkan kepada petani kelapa sawit yang sudah mengeluarkan uang banyak sebagai investasi usahanya.
Kedua, dilakukan penegakan hukum dengan menghancurkan kelapa sawit warga. Atau dilakukan negosiasi setengah-setengah. Artinya, warga harus mau menyerahkan setengah sawitnya untuk dihutankan kembali.

”Tak mungkin melepas status hutan itu tanpa persetujuan dari DPR. Kami akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Riau untuk solusi suaka itu,” kata Trisnu tanpa memberikan solusi nyata.

Dalam perbincangan dengan Kompas, Gubernur Riau Rusli Zainal sempat memikirkan untuk meminta Menteri Kehutanan memberikan kewenangan penanganan hutan konservasi kepada daerah. Bila pengawasan hutan konservasi masih di tangan pusat, seperti sekarang, daerah hanya akan mendapat getahnya.

Ketika hutan rusak, seperti SM Balai Raja, masyarakat awam pasti berkata, Riau tidak mampu menjaga hutannya. Padahal, seluruh wewenang pengawasan dan dana ada di pemerintah pusat (baca: Kementerian Kehutanan). Persoalan atau benang merah masalah hutan di Indonesia sebenarnya hanya satu, yakni sentralisasi kewenangan pusat tadi. Pada era reformasi sekarang ini, persoalan kehutanan nyaris tidak mengenal pola desentralisasi.

Persoalan hutan di Riau dapat dianalogikan dengan sebuah rumah yang tak dihuni atau dijaga pemiliknya. Kawanan maling dengan gampang menyatroni rumah dan mengambil seluruh harta benda yang ada di rumah itu. RT setempat justru mendapat cap jelek karena wilayahnya disebutkan rawan maling. Ketika kondisi itu diberitahukan kepada si empunya rumah, dia tidak merasa kehilangan. Ternyata, pemilik rumah itu merasa dia hanya sebagai penjaga malam.

Artikel ini ditulis oleh Syahnan Rangkuti

Sumber: Kompas.com

Inseminasi buatan pada hewan peliharaan telah dilakukan sejak beberapa abad yang lampau. Seorang pangeran Arab yang berperang melawan pangeran lain (tetangganya) pada permulaan abad ke-14, dengan menggunakan suatu tampon kapas, telah mencuri semen dari dalam vagina seekor kuda betina musuhnya yang baru saja dikawinkan dengan pejantan terkenal yang cepat larinya.

Tampon tersebut kemudian dimasukkan ke dalam vagina kudanya sendiri yang sedang birahi, dan ternyata kuda betina tersebut menjadi bunting dan melahirkan anak yang tampan dan cepat larinya. Sesudah itu tidak ada catatan mengenai pelaksanaan inseminasi buatan atau penelitian kea rah penggunaan teknik tersebut.

Tiga abad kemudian, yaitu pada tahun 1677, Anton Van Leeuwenhoek, sarjana Belanda penemu mikroskop dan muridnya Johan Hamm merupakan orang pertama yang melihat sel-sel kelamin jantan dengan mikroskop buatannya sendiri. Mereka menyebut sel-sel kelamin jantan yang tidak terhitung banyaknya itu sebagai “animalculae” yang berarti jasad-jasad renik hewani yang mempunyai daya gerak maju progresif. Di kemudian hari sel-sel kelamin jantan tersebut dinamakan spermatozoa. Pada tahun berikutnya, 1678, seorang dokter dan anatom Belanda, Reijnier (Regner) de Graaf menemukan folikel dalam ovarium kelinci.

Penelitian ilmiah yang pertama dalam inseminasi buatan pada hewan peliharaan dilakukan oleh fisiolog dan anatom Italia terkenal yaitu Lazaro Spallanzani pada tahun 1780. Setelah berhasil menginseminasi amphibian ia memutuskan untuk melanjutkan percobaannya pada anjing. Anjing-anjing betina dikandangkan dalam rumahnya sendiri dan sesudah lewat 20 hari, seekor anjing betina memperlihatkan tanda-tanda birahi yang nyata.


Anjing tersebut diinseminasi dengan semen (pada suhu tubuh) yang dideposisikan langsung ke dalam uterus dengan menggunakan spuit lancip. 62 hari sesudah inseminasi induk anjing tersebut melahirkan 3 anak yang kesemuanya bukan saja serupa dengan induknya tetapi juga mirip anjing buatan yang dipakai semennya.

Pada tahun 1782 percobaan Spallanzani diulangi oleh P. Rossi (Italia) dengan hasil memuaskan. Semua percobaan ini membuktikan bahwa kebuntingan dapat terjadi dengan menggunakan inseminasi dan menghasilkan turunan yang normal.


Spallanzani selanjutnya membuktikan bahwa daya membuahi semen terletak pada spermatozoa, bukan pada cairan semen. Hal ini dibuktikan dengan menyaring semen yang baru ditampung, cairan yang melewati saringan tidak mempunyai daya membuahi sedangkan yang tertinggal di atas filter mempunyai daya fertilisasi yang tinggi.

Inseminasi buatan pertama kali digunakan pada peternakan kuda di Eropa pada tahun 1890 ketika seorang dokter hewan Prancis, Repiquet menasehatkan pemakaian teknik tersebut sebagai suatu cara untuk mengatasi kemajiran. Pada waktu itu dalam beberapa peternakan kuda di Eropa persentase konsepsinya sangat rendah sehingga dilakukan penelitian-penelitian dalam usaha untuk mengatasinya.


Profesor Hoffman dari Stuttgart, Jerman menganjurkan inseminasi buatan sesudah perkawinan alam. Setelah perkawinan alam, vagina dikuakkan dengan speculum dan semen diambil dengan spuit, kemudian dicampur dengan susu sapi dan diinseminasikan lagi ke dalam uterus hewan tersebut.

Pada tahun 1902, Sand dan Stribolt dari Denmark, setelah berhasil memperoleh 4 konsepsi dari 8 kuda betina yang diinseminasi, menganjurkan inseminasi buatan sebagai suatu cara yang ekonomis dalam penggunaan dan penyebaran semen dari kuda jantan yang berharga dan untuk memajukan peternakan pada umumnya.

Dalam perkembangan selanjutnya tercatat Rusia menjadi Negara pertama yang menggunakan metode inseminasi buatan secara serius sebagai suatu cara untuk memajukan peternakan. Peneliti Rusia yang terkenal dan pelopor terkemuka di bidang inseminasi buatan adalah Profesor Elia Ivannoff.


Ivannoff yang pertama kali berhasil melakukan inseminasi buatan pada sapi dan domba. Selain inseminasi pada kedua ternak tersebut, inseminasi pada kuda juga berhasil di bawah pengawasannya. Di Askaniya-Nova pada tahun 1912 inseminasi pada 39 ekor kuda betina menghasilkan 31 konsepsi, sedangkan dengan perkawinan alam hanya diperoleh 10 konsepsi dari 23 kuda betina.

Dengan keberhasilan inseminasi buatan oleh Ivannoff tersebut telah mengundang banyak perhatian dan kemudian mendorong pemerintah Rusia mendirikan laboratorium kedokteran hewan pada Departemen Pertanian dengan tujuan utama untuk mempelajari fisiologi pembuahan dan melatih dokter-dokter hewan dalam teknik inseminasi buatan.

Pada tahun 1914 seorang guru besar fisiologi manusia di Roma, Giuseppe Amantea melakukan penelitian-penelitian mengenai spermatologi. Ia menggunakan anjing, ayam dan burung merpati sebagai hewan percobaan. Dan penemuan terbesarnya yang membantu perkembangan inseminasi buatan adalah vagina buatan (artifisian vagina) pertama pada anjing, dan selanjutnya vagina buatan tersebut dapat digunakan dan dikembangkan banyak peneliti di Rusia untuk membuat vagina buatan untuk sapi, kuda dan domba. 


Penemuan vagina buatan ini merupakan suatu sumbangan yang sangat berharga dan satu langkah maju dalam inseminasiu buatan, karena dengan menggunakan vagina buatan semen yang diejakulasikan dapat ditampung seluruhnya dan juga dapat menghindari kontaminasi dan kemungkinan infeksi dari vagina hewan betina.

Penggunaan inseminasi buatan secara besar-besaran pada sapi dilakukan oleh Milovanov (Rusia) sejak tahun 1931. Sampai tahun 1936 di Rusia telah dilakukan inseminasi buatan pada 6,45 juta ekor domba dan 230.000 ekor sapi. Pada tahun 1938, angka-angka ini meningkat menjadi 120.000 kuda, 1,2 juta sapid an 15 juta domba. Di Rusia, inseminasi pada domba telah menjadi sangat popular dan kebanyakan peternakan dan kawanan domba inilah satu-satunya cara beternak yang digunakan.

Di luar Rusia, Denmark menjadi negara yang pertama-tama memulai dan menganjurkan pekerjaan-pekerjaan secara sistemik mengenai inseminasi buatan. Professor Eduard Sorensen dan Jens Gylling-Holm mengorganisir koperasi inseminasi buatan yang pertama di Denmark pada tahun 1936.

Pada tahun 1949 ditemukan teknik pembekuan semen sapi oleh C. Polge, A.U. Smith dan A.S. Parker di Inggris. Penemuan ini mempercepat kemajuan inseminasi buatan. Mereka berhasil menyimpan semen untuk jangka panjang dengan membekukannya sampai -79 ⁰C dengan menggunakan CO₂ padat (dry ice) sebagai pembeku dan glycerol sebagai pengawet. Penggunaan nitrogen cair kemudian ternyata lebih praktis dan semen dapat lebih tahan lama hidup dengan suhu penyimpanan -196 ⁰C.

Kemajuan inseminasi buatan dilaporkan pada tahun 1970 telah berhasil menginseminasi lebih dari 30 juta ekor sapi di Eropa, 20 juta di Rusia, 10 juta di Amerika Utara dan 2 juta di Amerika Selatan.

Sejarah dan Perkembangan inseminasi Buatan di Amerika dan di daerah Tropis
Inseminasi buatan di Amerika Serikat diperkenalkan pada tahun 1937 dan koperasi inseminasi buatan yang pertama didirikan pada tahun 1938, namun teknik inseminasi buatan ini baru dapat diterima oleh masyarakat peternak pada tahun 1945.


Sampai pada tahun 1950 barulah terlihat pengaruh-pengaruh genetic terhadap populasi ternak sapi. Pada tahun 1956 sebanyak 21 % sapi perah di Amerika Serikat diinseminasi secara buatan, pada 1969 meningkat menjadi 52 % atau 8 juta sapi.

Selain bertujuan untuk meningkatkan populasi, perkembangan inseminasi buatan di Amerika juga dimanfaatkan sebagai alat untuk mengendalikan penyakit dan menaikkan mutu genetik. Meski demikian inseminasi buatan ini tidak dipakai secara luas untuk menaikkan mutu ternak sapi perah di Amerika Serikat. Perkembangan inseminasi buatan komersial pada sapi perah di Amerika Serikat merupakan hasil sumbangan dari Institut Pertanian dan Universitas-universitas di seluruh negeri itu.

Sedangkan perkembangan inseminasi buatan pada beberapa negara berkembang sesudah tahun 1960 atau setelah informasi tentang inseminasi buatan diketahui. Selama periode 1960-1970 banyak publikasi yang menyarankan pentingnya peningkatan persediaan makanan, terutama makanan yang berasal dari ternak untuk memenuhi kebutuhan konsumsi populasi manusia yang bertambah banyak. Sebagai akibatnya banyak perhatian yang dicurahkan untuk pengembangan dan penerapan teknik-teknik beternak modern, seperti inseminasi buatan untuk mengintensifkan produksi ternak.

Perkembangan yang menonjol dalam periode 10 tahun tersebut adalah: inseminasi buatan pada babi telah berkembang di Hongkong, Srilanka, Tiongkok Selatan, Thailand, Filipina, Jamaica, Australia dan Burma. Selain itu berkembang inseminasi buatan pada kerbau di India dan Pakistan.

Inseminasi buatan pada babi di Burma, Jamaika, Thailand dan Taiwan menunjukkan hasil-hasil positif. Perkembangan inseminasi buatan pada babi sangat pesat terjadi di Hongkong dimulai sejak tahun 1958-1959. Inseminasi buatan pada domba tidak mempunyai arti praktis di daerah-daerah tropis demikian pula inseminasi buatan pada kambing tidak mendapat perhatian.

Di India, inseminasi buatan pada kerbau mencapai 54,2 % konsepsi, sedangkan di Pakistan persentase kerbau betina yang tidak kembali minta kawin mencapai 80,9 %. Di jamaika, pelayanan inseminasi buatan berkembang atas usaha dan rangsangan program pengembangan peternakan dari pihak pemerintah. 


Target program tersebut adalah meningkatkan produksi susu menjadi 3 kali lipat pada tahun 1975. Sebagian besar pelaksanaan inseminasi buatan masih menggunakan semen cair. Semen beku dan nitrogen cair sebagai bahan pengawet baru diperkenalkan pada tahun 1962.

Kenya memberikan suatu gambaran perkembangan inseminasi buatan pada sapi secara mantap. Antara tahun 1948-1958 jumlah sapi yang diinseminasi menanjak dari 10.503 menjadi 101.345 dan mencapai 259.219 pada tahun 1967. Peningkatan ini dari 6 kali lipat selama 10 tahun meningkat menjadi 18 kali lipat dalam masa 18 tahun.

Nah bagaimana dengan sejarah dan perkembangan inseminasi di Indonesia? Nantikan posting selanjutnya…………..


Pengusaha perunggasan meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menambah kapasitas produksi dalam program pemusatan rumah potong ayam di pinggir kota. Alasannya agar rencana positif itu tidak mengganggu rantai pasokan ayam potong nasional.

Hal ini terungkap dalam diskusi informal tentang perunggasan di Jakarta, Sabtu (24/4). Peserta diskusi, antara lain, Ketua Gabungan Perusahaan Perunggasan Indonesia (Gappi) Anton J Supit, Ketua Gabungan Perusahaan Pembibitan Unggas Indonesia (GPPUI) Krissantono, dan para pengusaha perunggasan.

”Permintaan ayam potong di DKI Jakarta mencapai 1 juta ayam per hari, sepertiga dari kebutuhan nasional. Jika ada suatu masalah di DKI Jakarta, berdampak pada rantai pasokan ayam potong yang ujung-ujungnya peternak,” kata Anton.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal memusatkan rumah potong ayam ke pinggir kota sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengendalian Pemeliharaan dan Peredaran Unggas demi mencegah wabah flu burung yang berisiko mengguncang sektor jasa. Regulasi yang semestinya berlaku sejak Sabtu (24/4) diundur sampai seluruh infrastruktur siap dan proses sosialisasi selesai.

Empat rumah potong ayam (RPA) pemda dan satu milik swasta yang bakal menjadi pusat pemotongan ayam di wilayah DKI Jakarta baru mampu memproduksi 300.000 ayam potong per hari. Jumlah ini jauh di bawah tingkat permintaan normal 800.000 ayam per hari.

Peternak dan konsumen adalah pihak yang paling dirugikan saat RPA tak mampu memproduksi sesuai permintaan pasar. Harga ayam di kandang peternak akan anjlok karena daya tampung RPA terbatas dan konsumen harus membayar lebih mahal karena suplai karkas ke pasar minim.

Gangguan rantai produksi ayam potong ini akan menular ke industri pembibitan, pakan ternak, sampai petani jagung sebagai sumber pakan. Oleh karena itu, pemerintah semestinya tidak meremehkan program pemusatan RPA DKI Jakarta.

Menurut anggota tim sukses sosialisasi pemusatan RPA DKI Jakarta, Suparman, tim mengunjungi lima RPA yang ditetapkan pemerintah di Rawa Kepiting, Petukangan Utara, Pulo Gadung, Cakung, dan Srengseng, November 2009. Namun, baru RPA Cakung yang siap walau baru mencapai 70 persen karena di antaranya belum tersedia air dan listrik. Persoalan lain, kelima RPA hanya mampu menampung 3.000 dari 5.000 kelompok pemotong ayam.

Di Vietnam, Pemerintah Kota Ho Chi Minh memindahkan usaha pemotongan ayam dari pasar pusat kota ke pinggiran. Kini, pasar-pasar di kota itu hanya menjual karkas beku. (ham/oin)

Sumber: Kompas.com

Salah satu habitat satwa langka owa jawa atau Hylobates moloch di Blok Hutan Tiwel, Desa Nangerang, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, dipulihkan. Blok hutan alam sekitar lima hektar itu disatukan dengan hutan alam yang berada di wilayah Taman Nasional Gunung Gede Pangrango.

Selama ini antara Blok Hutan Tiwel dan wilayah Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) dipisahkan hutan produksi seluas 40 hektar. Status hutan produksi itu telah diubah sebagai kawasan konservasi dan masuk kawasan TNGGP yang kini memiliki luas 21.975 hektar.

Dalam rangka memperingati Hari Bumi, Kamis (22/4), para pencinta lingkungan dari perusahaan jasa konsultan audit internasional Mazars bekerja sama dengan lembaga Conservation International-Indonesia, perkumpulan pencinta lingkungan Gedepahala, dan Taman Nasional Gunung Gede-Pangrango, menanami lima hektar area yang semula sebagai hutan produksi itu.

”Penanaman itu sebagai adopsi pohon oleh perusahaan kami. Selain untuk penyelamatan habitat satwa langka owa jawa, hal itu juga untuk mewujudkan konsep netral karbon melalui netral kertas yang selama ini kami pakai,” kata Presiden Direktur Mazars Indonesia James Kallman.

Mazars mengawali inisiatif menghitung konsumsi kertas yang digunakan terhadap dampak lingkungan di Indonesia. Pada 2009 diawali dengan penanaman pohon lokal di TNGGP seluas 10.000 meter persegi. Kemudian dilanjutkan seluas lima hektar pada tahun 2010 bertepatan dengan Hari Bumi.

Upaya yang ditempuh itu juga dihitung untuk menggantikan 600 ton karbon dioksida atau berkisar 50 persen dari jejak karbon yang dihasilkan selama Konferensi Internasional Mazars di London, Inggris, Desember 2009.

Owa jawa
Regional Vice President CI-Indonesia Jatna Supriatna mengatakan, Blok Hutan Tiwel merupakan lokasi pelepasliaran sepasang owa jawa yang pertama di dunia. Blok hutan alam yang menyediakan sumber makanan penting bagi owa jawa ini diharapkan secepatnya menyatu dengan kawasan hutan alam TNGGP.

Anton Ario dari CI-Indonesia yang menjadi penanggung jawab regional kawasan TNGGP mengatakan, saat ini hutan alam wilayah TNGGP rentan terhadap perluasan ladang penduduk. Di TNGGP inilah kini akan dijadikan habitat owa jawa.

Berdasarkan catatan Litbang Kompas, bentuk tubuh owa jawa mirip dengan lutung. Perbedaannya adalah owa jawa berwarna lebih terang atau keperakan. Panjang tubuh jantan dan betina dewasa berkisar 750-800 mm dengan berat 4-8 kilogram.

Primata ini hidup dalam kelompok bersistem keluarga monogami. Selain pasangan induk, kelompok itu terdiri dari 1-2 anak yang belum mandiri. Seekor owa jawa bisa hidup hingga 35 tahun.

Owa jawa memakan sekitar 125 jenis tumbuhan dengan komposisi makanan 61 persen buah dan 38 persen dedaunan. Sisanya bunga dan serangga.

Habitat alami owa jawa di hutan tropis berketinggian 1.400-1.600 meter di atas permukaan laut. Awalnya, hewan ini dapat ditemukan di kawasan mulai dari Ujung Kulon, Banten, hingga Dieng, Jawa Tengah. Pada survei tahun 1994 di hutan wilayah itu, populasi owa jawa sekitar 3.000 ekor.

Namun, rusaknya hutan menyebabkan habitat alami owa jawa terganggu. Tidak mengherankan jika owa jawa kini hanya dapat ditemukan dalam jumlah kecil di kawasan konservasi. Di Jabar, hewan ini ditemukan di kawasan konservasi Gunung Gede Pangrango. Di taman nasional seluas 15.000 hektar itu, owa jawa diperkirakan tinggal 300 ekor. (NAW)

Sumber: Kompas.com

Jumlah kasus flu burung di Jawa Barat yang menyerang unggas pada triwulan I 2010 sudah mencapai 126. Angka itu dianggap sangat mengkhawatirkan, karena sudah melampaui jumlah total pada tahun 2009 sebanyak 122 kasus.

Kepala Dinas Peternakan (Disnak) Jabar Koesmayadi T Padmadinata di Bandung, Rabu (2 1/4/2010), hingga Februari 2010 kejadian flu burung sudah menembus angka 100 kasus. Kasus terbanyak pada triwulan I 2010 terjadi pada Januari, sebanyak 78 kasus.

Meski kasus pada triwulan I 2010 meningkat dibandingkan 2009 namun jumlah unggas yang mati lebih sedikit, masing-masing 2.695 dan 5.528 ekor. Adapun jumlah kasus flu burung pada tahun 2008 sebanyak 170 kasus yang menyerang 10.292 ekor unggas. Jumlah daerah yang menjadi lokasi kasus pada triwulan I 2010 sebanyak 122 desa di 79 kecamatan.

Kasus-kasus itu terjadi di 13 wilayah yakni Kabupaten Cirebon, Majalengka, Kuningan, Indramayu, Bandung, Bandung Barat, Sumedang, Garut, Tasikmalaya, Subang, Ciamis, serta Kota Bandung, dan Banjar. Sementara, jumlah daerah lokasi kasus pada tahun 2009 sebanyak 73 desa di 59 kecamatan, 21 kabupaten/kota.

"Jumlah kasus pada tiga bulan pertama 2010 hampir merata di daerah-daerah lokasi flu burung. Angkanya memang sangat tinggi," ujar Koesmayadie.

Kondisi itu disebabkan cuaca Jabar yang ekstrem. Jabar sangat sering diguyur hujan selama triwulan I 2010.

Sumber: Kompas.com

Segerombolan kuda berwarna coklat kemerahan, hitam, dan abu-abu berlarian di padang savana sambil meringkik di Desa Wunga, Kecamatan Hahar, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur.

Kuda adalah simbol kendaraan nenek moyang masyarakat Sumba dan bernilai adat istiadat. Kuda mempunyai ikatan historis. Menyebut kata Sumba, orang membayangkan kuda.

Kuda telah menjadi bagian dari hidup masyarakat di pulau paling selatan Indonesia itu sejak pertengahan abad ke-18 Masehi. Itu jauh sebelum Belanda mendatangkan sapi ongole dan menetapkan Sumba sebagai pusat pembibitan tahun 1914.

Anggota DPRD NTT dari Daerah Pemilihan Sumba, John Umbu Detta, di Kupang, Selasa (20/4), mengatakan, kuda sumba termasuk ras timur yang diduga keturunan kuda mongol. Penyebarannya ke wilayah Asia diperkirakan bersama dengan penyebaran agama Hindu.
Kuda sumba sangat erat kaitannya dengan budaya masyarakat. Pada setiap pesta adat, kuda selalu dilibatkan. ”Dalam pesta budaya pasola, puluhan, bahkan ratusan, kuda dilibatkan bermain dalam adu ketangkasan melempar lembing dari atas kuda yang berlari kencang,” papar Tuya Nggaba (46), peternak asal Pahunga Lodu, Sumba Timur.

Kuda diibaratkan sebagai kendaraan nenek moyang. Jika kuda sedang meringkik di padang savana, itu menunjukkan nenek moyang sedang datang menunggangi kuda tersebut. Penggembala kuda pun harus mengenakan pakaian adat Sumba selama menggembala.

Selain memiliki fungsi kuda beban, hewan sembelihan, kuda pacu, atau sarana menggembala sapi, kuda juga berfungsi sebagai mahar dan mobilisasi penduduk.

Harga satu ekor kuda biasa berkisar Rp 2 juta-Rp 8 juta. Kuda pacu berkisar Rp 10 juta-Rp 250 juta, tergantung dari berapa kali kuda itu memenangi pertandingan tingkat nasional atau regional. Semakin banyak trofi yang diraih, harga kuda semakin tinggi.

Belakangan, kuda pacu juga menghadirkan gengsi sosial yang tinggi di kalangan warga Sumba. Bahkan, sejumlah warga Tionghoa memiliki bisnis jual beli kuda pacu. Kuda dijual sampai ke Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Denpasar, dan seluruh daratan Nusa Tenggara Timur dengan harga hingga Rp 250 juta per ekor.

Populasi kuda sumba turun menjelang pertengahan abad ke-20 akibat serangan penyakit antraks. Populasi sempat meningkat lagi melalui perkawinan silang dengan kuda Australia.

Saat ini, menurut Umbu Detta, populasi kuda sumba terus menurun dan terancam punah karena diperdagangkan secara bebas ke luar daerah, seperti Bima, Makassar, Denpasar, Surabaya, Yogyakarta, dan Jakarta. Kuda sumba biasanya dibeli untuk andong/transportasi, pacu, konsumsi, atau sebagai kuda perah seperti di Bima.

Populasi kuda sumba diperkirakan tinggal sekitar 50.000 ekor. Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Sumba Timur Robert Gana menjamin, kuda sumba tak akan punah.(KORNELIS KEWA AMA)

Sumber: Kompas.com


Pemerintah telah beberapa kali menetapkan program swasembada daging sapi secara nasional. Program pemerintah dalam mencapai swasembada daging sapi telah ditargetkan sejak tahun 2005. Selanjutnya program swasembada daging sapi tahun 2010 kembali dicanangkan presiden tanggal 11 Juni 2005 sebagai salah satu amanat revitalisasi pertanian, perikanan dan kehutanan (RPPK), namun belum berhasil, sehingga Departemen Pertanian kembali menargetkan kembali swasembada daging sapi secara bertahap pada tahun 2014. Melalui sejumlah program, penyediaan daging sapi dari dalam negeri diproyeksikan meningkat dari 67 persen pada tahun 2010 menjadi 90 persen pada 2014.
Mantan Menteri Pertanian, Anton Apriyantono, mengakui, program swasembada daging sapi gagal dicapai. Gagalnya program swasembada daging sapi karena laju pertambahan populasi kalah cepat dibandingkan dengan konsumsi (Kompas.com, 9 Nopember 2009).
Menurut Ilham (2006), kegagalan swasembada daging sapi ini akibat adanya senjang konsumsi dan produksi daging sapi. Selama periode 2005-2009, Indonesia masih mengimpor 40 persen total kebutuhan daging sapi yang pada tahun 2009 mencapai 322,1 ribu ton. Kemampuan suplai daging sapi dari dalam negeri saat ini baru mencapai dua pertiga dari total kebutuhan konsumsi sekitar 1,7 juta ekor per tahun. Untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sebesar sepertiga sisanya harus dipenuhi dari impor sapi bakalan sekitar setengah juta ekor dan impor daging sapi berkisar 70.000 ton per tahun (Media Indonesia, 15 Oktober 2009).
Populasi sapi potong ditargetkan meningkat dari 12 juta ekor pada tahun 2009 menjadi 14,6 juta ekor pada tahun 2014. Penyediaan daging sapi dari dalam negeri diproyeksikan meningkat dari 67 persen pada tahun 2010 menjadi 90 persen pada 2014. Populasi sapi potong ditargetkan meningkat dari 12 juta ekor pada tahun 2009 menjadi 14,6 juta ekor pada tahun 2014.
Populasi sapi potong di Indonesia saat ini tercatat 12.603.160 juta ekor dengan tingkat pertumbuhan selama empat tahun terakhir (2005-2009) sebesar 2,47 persen, relatif stagnan dibandingkan periode sebelumnya yang mencapai 4 persen (Direktorat Jenderal Peternakan, 2009).
Belajar dari program swasembada 2005 dan 2010Menurut Yusdja et al. (2004), swasembada daging sapi yang dicanangkan tidak berhasil karena tidak tercapainya tiga sasaran utama dari program tersebut. Lebih lanjut dikatakan bahwa ada lima penyebab ketidakberhasilan tersebut, yaitu: 1) kebijakan program yang dirumuskan tidak disertai dengan rencana operasional yang rinci, 2) program-program yang dibuat bersifat top down dan berskala kecil dibandingkan dengan sasaran yang ingin dicapai, 3) strategi implementasi program disamaratakan dengan tidak memperhatikan wilayah unggulan, tetapi lebih berorientasi pada komoditas unggulan, 4) implementasi program-program tidak memungkinkan untuk dilaksanakan evaluasi dampak program, 5) program-program tidak secara jelas memberikan dampak pada pertumbuhan populasi secara nasional.
Kegagalan pelaksanaan program swasembada daging tahun 2005 dan 2010 menunjukkan bahwa peningkatan konsumsi daging masyarakat tidak dapat diimbangi dengan produksi sapi di dalam negeri meskipun berbagai upaya pemerintah telah dilakukan.
Berdasarkan dari pengalaman program swasembada daging sapi 2005 dan 2010 hendaknya dilakukan kebijakan yang benar-benar langsung mampu menurunkan senjang konsumsi dan produksi daging sapi tersebut, karena suatu kebijakan akan efektif jika langsung diarahkan pada masalah yang dihadapi, dalam hal ini untuk menghasilkan daging. Dengan kondisi yang demikian maka potensi pengembangan usaha peternakan khususnya usaha pembibitan sapi bakalan dan penggemukan (fattening) sapi potong semakin terbuka lebar.
Permasalahan utama dari sulitnya pencapaian swasembada daging adalah pertumbuhan populasi yang tidak sebanding dengan permintaan, dalam hal ini konsumsi masyarakat. Karena itu pada kurun waktu 2010-2013 kebijakan peternakan sapi harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh melalui berbagai program yang mendukung peningkatan populasi sapi, seperti program pembibitan sapi potong yang terintegrasi dengan peningkatan lahan hijauan atau makanan ternak.
Dalam mendukung swasembada daging yang pernah ditargetkan pada tahun 2005 dan 2010, pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Peternakan menetapkan kebijakan atau strategi yang ditempuh, melalui: (1) pengembangan sentra perbibitan dan penggemukan; (2) revitalisasi kelembagaan dan sumberdaya manusia fungsional di lapangan; dan (3) dukungan sarana dan prasarana. Salah satu sasaran utama dari kegiatan di atas adalah peningkatan populasi.
Hadi dan Ilham (2002) menyatakan bahwa pembibitan sapi potong merupakan sumber utama sapi bakalan bagi usaha penggemukan sapi potong di Indonesia. Sumber utama sapi bakalan untuk usaha pembibitan sapi potong di dalam negeri dilaksanakan oleh peternak kecil, sedangkan produksi sapi bakalan sangat dipengaruhi oleh problem dan prospek usaha pembibitan itu sendiri.
Ternak sebagai sumberdaya pemanfaatannya bertujuan untuk menghasilkan sapi bakalan yang selanjutnya menghasilkan daging sebagai produk akhir untuk dikonsumsi. Untuk menurunkan senjang konsumsi dan produksi daging sapi maka dibutuhkan penambahan unit produksi biologis yaitu induk sapi (Ilham, 2006). Melalui penambahan induk sapi fokus kegiatan peternakan adalah sebagai pembibitan sapi potong.
Integrasi PeternakanSalah satu faktor penghambat keberhasilan swasembada daging sapi adalah kekurangan pakan hijauan untuk ternak. Disisi lain, berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa limbah tanaman pangan dapat dimanfaatkan sebagai hijauan pakan ternak. Limbah ini bisa digunakan untuk menggantikan sebagian pakan yang dibutuhkan, bahkan untuk seluruh pakan.
Limbah tanaman pangan dan perkebunan berupa jerami padi, jerami jagung, tanaman kacang-kacangan dan umbi-umbian dapat bermanfaat sebagai pakan ternak. Melalui proses fermentasi atau diberikan pakan penguat, elemen-elemen tertentu baik secara fisik maupun kimiawi kualitas pakan dapat ditingkatkan. Karena itu sistem peternakan yang dapat dikembangkan adalah sistem integrasi tanaman-ternak bebas limbah untuk dimanfaatkan oleh petanani-peternak dalam rangka memenuhi kebutuhan pakan ternak sekaligus memanfaatkan limbah tanaman pangan yang biasanya tidak dimanfaatkan secara maksimal (Anonimous, 2007).
Sebenarnya sistem seperti ini telah dipraktekkan oleh sebagian petani-peternak di Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta dan NTB. Berbagai studi mengungkapkan bahwa usahatani yang seperti ini memberikan keuntungan lebih besar jika kedua usahatani itu terpisah (padi dan ternak). Sistem integrasi tanaman dan ternak bisa meningkatkan pendapatan usahatani dan kesejahteraan rumah tangga tani secara berkelanjutan.
Sistem integrasi peternakan yang dapat dikembangkan adalah integrasi sapi-perkebunan, sapi-sawah, dan integrasi terpadu dengan konsep Low External Input Sustainable Agriculteure (LEISA). LEISA mengacu pada bentuk-bentuk pertanian sebagai berikut: (1) berusaha mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya local yang ada dengan mengkombinasikan berbagai macam komponen sistem usaha tani, yaitu tanaman, hewan, tanah, air, iklim, dan manusiasehingga saling melengkapi dan memberikan efek sinergi yang paling besar; (2) berusaha mencari cara pemanfaatan input luar hanya bila diperlukan untuk melengkapi unsur-unsur yang kurang dalam ekosistem dan meningkatkan sumberdaya biologi, fisik dan manusia (Reijntjes et al., 1999).
Dalam kondisi LEIA, intergrasi ternak ke dalam sistem pertanian penting khususnya untuk meningkatkan jaminan subsistensi dengan memperbanyak jenis-jenis usaha untuk menghasilkan pangan untuk keluarga petani. Kemudian yang juga penting adalah memindahkan unsur hara dan energi antara hewan-tanaman melalui pupuk kandang serta pakan dari daerah pertanian melalui pemanfaatan hewan penarik.
Melalui integrasi ternak-tanaman dapat memberikan keuntungan pada petani-peternak. (Mastika dan Puger, 2009) menyatakan hasil penelitian pengintegrasian ternak-tanaman dengan pemeliharaan 2 ekor sapi Bali di dalam 0,5 ha luas lahan pertanian dapat meningkatkan pendapatan kotor sebanyak 53,62% dan sapi yang diberikan rumput dan daun-daunan sekitar (limbah) pertanian dengan tambahan 1 kg dedak padi memberikan pertambahan berat badan 549-550 g/ekor/hari. demikian juga integrasi ternak-tanaman perkebunan seperti di perkebunan kakao membuktikan bahwa peningkatan pakan walaupun berasal dari limbah ternyata mampu meningkatkan pertambahan berat badan 1,5-2 kali lipat dibanding dengan yang diberi rumput lapang yang hanya memberikan pertambahan berat badan antara 200-235 g/hari, dan yang diberi rumput gajah 320 g/hari.
Pengendalian Pemotongan Betina ProduktifSekitar 28 persen sapi yang dipotong setiap hari merupakan betina produktif. Paling tidak ada empat faktor yang mendorong pemotongan betina produktif: (1) peternak butuh dana untuk kebutuhan hidupnya sehingga harus menjual asetnya dalam bentuk sapi betina; (2) harga betina lebih murah dibandingkan sapi jantan, sedangkan harga jual dagingnya sama; (3) adanya pemotongan di luar RPH pemerintah; dan (4) RPH yang hanya berorientasi profit sehingga tak berkepentingan melarang pemotongan betina produktif (Ilham, 2006).
Untuk menjaga kelangsungan sumberdaya ternak tersebut, pemotongan sapi betina produktif harus dicegah. Salah satu kebijakan yang dapat dilakukan adalah kebijakan tunda potong. Ini dilakukan dengan cara membeli sapi betina produktif dan dikembangkan kembali pada peternak yang layak sebagai peserta program. Kebijakan ini sudah banyak dilakukan di berbagai daerah.
Seperti salah satu kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi NTB adalah kebijakan penjaringan ternak betina produktif di pasar hewan dan RPH. Kebijakan ini sebagai bentuk program tunda potong. Ini dilakukan dengan cara membeli sapi betina produktif dan dikembangkkan kembali pada peternak. Peternak yang dapat mengikuti program sesuai persyaratan yang selama ini sudah ada dengan tetap memperhatikan dampak akhir yaitu meningkatkan pendapatan peternak, meningkatkan populasi dan produksi serta pengembalian yang lancar. Melalui program ini pemotongan betina produktif diharapkan menurun 10 % pada tahun 2013 dan 5 % pada tahun 2018 (Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan NTB, 2009).
Bahan Bacaan:Anonimous. 2007. Sistem Integrasi Tanaman dan Ternak Memberikan Nilai Lebih Bagi Petani. [http://www.litbang.deptan.go.id/berita/one/480/].
Direktorat jenderal Peternakan. 2009. Populasi Sapi Potong Tahun 2005-2009 (Per Propinsi). [http://www.ditjennak.go.id].
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat. 2009. Blue Print NTB Bumi Sejuta Sapi. [http://www.disnak_ntb.org].
Hadi, P.U. dan N. Ilham. 2002. Problem dan prospek Pengembangan usaha Pembibitan Sapi Potong di Indonesia. Jurnal Litbang Pertanian, 21 (4).
Ilham, N. 2006. Analisis Sosial Ekonomi dan Strategi Pencapaian Swasembada Daging 2010. Analisis Kebijakan Pertanian. Volume 4 No. 2, Juni 2006.
Kompas.com. 9 Nopember 2009. Swasembada Daging Sapi 2014. [http://www.kompas.com].
Mastika, I.M., dan A.W. Puger. 2009. Sapi Bali (Bos Sondaicus) Permasalahan dan Kenyataannya. Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Pengembangan Sapi Bali Berkelanjutan dalam Sistem Peternakan Rakyat, Mataram 28 Oktober 2009.
Media Indonesia. com. 15 Oktober 2009. Swasembada Daging Nasional Diundur Jadi 2014. [http://www.mediaindonesia.com].
Reijntjes, C., B. Haverkort., dan A. Water-Bayer. 1999. Pertanian Masa Depan. Pengantar Untuk Pertanian Berkelanjutan Dengan Input Luar Rendah. Mitra Tani-ILEIA.



Dampak flu burung (Avian Influenza) selain menimbulkan dampak pada sektor industri perunggasan besar, tetapi juga menyebabkan efek yang besar terhadap perkembangan peternakan unggas skala kecil atau peternakan rakyat terutama karena sebagian besar peternakan unggas merupakan peternakan kecil dan berada di pedesaan.

Produsen unggas di Indonesia merupakan sektor yang didominasi oleh industri rumah tangga berskala kecil. Penurunan permintaan daging unggas memberikan dampak terhadap penerimaan rumah tangga tersebut. Hal ini menjadi alasan untuk menekan pemerintah untuk mengambil tindakan menurunkan potensi kerugian atau memberikan kompensasi di level peternak.

Namun demikian, kompensasi tersebut ternyata belum mampu menutup kerugian (minimal menutup biaya produksi) yang diderita peternak. Kendala keterbatasan anggaran negara seringkali menjadi kendala bagi pemerintah untuk mengantisipasi merebaknya AI.

FAO mengklasifikasikan wabah AI terutama terjadi pada sektor 3 dan 4. Sektor 3 berperan besar terhadap produksi telur dan daging yakni sekitar 60 persen dari total produksi. Selain itu sektor 3 juga menyediakan kesempatan kerja yang berarti di pedesaan. 

Sedangkan peternakan sektor 4 merupakan lapangan usaha yang umum terdapat di pedesaan dan wilayah sub urban. Mereka memelihara ayam buras, itik, merpati dan puyuh sebagai bagian dari pendapatan rumah tangga. 

Pada umumnya usaha pada sektor ini merupakan usaha sambilan, namun memberikan sumbangan pendapatan yang tergolong penting bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan demikian, wabah AI jelas memberikan dampak sosial ekonomi yang sangat besar pada sektor 3 dan 4 ini.

Peternak pada sektor 3 umumnya mempunyai 2 sistem produksi yaitu peternak mandiri dan peternak bermitra. Peternak bermitra terdiri atas dua bentuk yakni bermitra dengan perusahaan komersial dan bermitra dengan pemilik modal. Peternak mandiri mempunyai kebebasan dalam membuat keputusan pembiayaan dan pemasaran hasil. 

Peternak yang bermitra dengan perusahaan komersial dan dengan pemilik modal mempunyai ketergantungan pada pelayanan input dan produksi perusahaan komersial dan pemilik modal, karena itu harus memenuhi semua peraturan yang dikembangkan dalam kemitraan tersebut.

Wabah AI yang terjadi pada sektor 4 memberikan dampak yang luas karena mencakup para pelaku yang berhubungan dengan sektor ini, antara lain peternak, pedagang dalam berbagai level, termasuk perusahaan pemotongan ayam. 

Dalam bentuk kemitraan, peternak dalam pengadaan input sangat tergantung pada pelayanan yang tersedia di sekitar lokasi. Pelayanan input ini dilakukan para pengusaha penjualan input seperti poultry shop. 

Kajian terhadap dampak AI pada usaha peternakan rakyat memperlihatkan bahwa diantara usaha peternakan rakyat yang paling menderita akibat AI adalah usaha ayam petelur baik yang terintegrasi maupun yang mandiri. Peternakan ayam petelur ternyata lebih rentan terhadap wabah AI dibandingkan dengan ayam broiler. 

Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu (1) siklus pemeliharaan layer membutuhkan waktu relatif panjang yakni 18 bulan, (2) ayam petelur dipelihara dengan sebaran umur yang berlainan, (3) biosekuriti pada ayam petelur relatif lebih komplek dan mahal dibandingkan dengan ayam broiler. 

Kerugian akibat wabah AI dapat bersifat langsung berupa kematian dan dampak tidak langsung akibat dari penurunan konsumsi hasil ternak yang mendorong penurunan harga-harga hasil ternak. Nilai kerugian akibat dampak langsung berupa kematian tergantung jenis perusahaannya. Misalnya, untuk usaha ayam broiler pada perusahaan komersial mandiri dan komersial terintegrasi, kerugiannya masing-masing Rp. 10.280/ekor dan Rp. 7.942/ekor. 

Pada perusahaan ayam petelur, kerugiannya relatif lebih tinggi. Misalnya pada perusahaan komersial mandiri dan komersial terintegrasi, kerugiannya masing-masing Rp. 23.297/ekor dan Rp. 15.364/ekor. Kalau dampak tidak langsung juga diperhitungkan maka kerugiannya adalah Rp. 66.000/ekor dan Rp. 63.080/ekor untuk perusahaan komersial mandiri dan komersial terintegrasi.

Kerugian akibat wabah AI pada sektor 3 dan 4 terutama disebabkan karena usaha peternakan ini berperan sangat penting dalam struktur pendapatan keluarga. Dampak wabah AI menyebabkan penurunan sumbanagan usaha ternak unggas terhadap pendapatan keluarga, khususnya bagi peternak kecil yaitu sebesar 10 persen. Akibatnya terjadi penurunan pengeluaran keluarga sekitar 20 persen bagi peternak kecil.

Jika sektor pertanian diletakkan dalam sebuah sistem dan usaha agribisnis, sektor ini dapat menjadi penghela ekonomi nasional. Saat ini sektor pertanian menampung 42 persen angkatan kerja.

Begitu pendapat para pembicara dalam acara ”Orasi Purnabakti Refleksi Agribisnis Prof Dr Dr(HC) Ir Bungaran Saragih, MEc” di IPB Convention Center, Bogor, Sabtu (17/4).

Prof Saragih, Menteri Pertanian 2001-2004, memasuki masa purnabakti dari Departemen Agribisnis Fakultas Ekonomi Manajemen Institut Pertanian Bogor. Sistem dan usaha agribisnis yang digagas Saragih kini diterapkan oleh Menteri Pertanian Suswono.

Dalam acara itu, antara lain, hadir Megawati Soekarnoputri, Menteri Pertanian Suswono, pengusaha Anton J Supit, dan Rektor IPB Herry Suhardiyanto, Megawati mengingatkan, konsep yang ditawarkan dalam pembangunan pertanian harus mengakar dari penghayatan petani serta kondisi geografis Indonesia.

”Kita jangan di awang-awang karena rakyat sangat praktis,” kata Megawati. ”Mereka makhluk ekonomi, tetapi tidak bisa mengungkapkan,” ungkap Megawati.

Suswono mengakui, paradigma sistem dan usaha agribisnis yang ditawarkan Saragih dia adopsi dalam kebijakan pembangunan pertanian saat ini.

”Hanya 20 persen pembangunan pertanian ditentukan Kementerian Pertanian, lainnya tergantung sektor-sektor lain,” ujar Menteri.

Sementara itu, Anton J Supit mengaku sangat terbantu prinsip Saragih bahwa pemerintah bertugas melayani rakyat dan menjalankan proteksi dan promosi. Ini dapat diterapkan juga dalam menghadapi Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-China.

Saragih mengatakan, sistem dan usaha agribisnis semakin relevan saat ini ketika dunia dihadapkan pada tak seimbangnya produksi dan permintaan pangan yang ditandai tingginya harga.

Sistem agribisnis dikembangkan untuk tetap berkerakyatan, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. ”Saya bahagia ide sistem dan usaha agribisnis sebagai lokomotif pembangunan diterapkan pemerintah dan dunia usaha, serta dikembangkan di perguruan tinggi,” katanya. (NMP)

Sumber: Kompas.com


Harga kerbau belang (tedong bonga) di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, cukup mahal, bisa mencapai Rp 150 juta per ekor.

"Tedong bonga di Mamasa sangat mahal, harganya bisa tembus hingga Rp 150 juta per ekor," kata Bupati Mamasa Obed Nego Depparinding di Mamuju, Kamis.

Menurut Obed, kerbau belang yang berumur dua hingga tiga tahun harganya sangat tinggi. "Kerbau jenis ini untuk disembelih saat acara ritual pemakaman (kematian) bagi bangsawan di Mamasa. Biaya yang dibutuhkan pada acara ritual kematian bagi bangsawan sangat mahal sehingga mereka sejak dini melakukan pengembangan ternak kerbau belang untuk persiapan acara pesta ritual kematian bagi kalangan keluarga mereka," ujar Obed Nego.

Jika tak memiliki kerbau belang, keluarga itu harus segera mencari kerbau sejenis untuk disembelih dalam acara ritual itu. Menurut keyakinan masyarakat setempat, jika tidak menyembelih kerbau belang, arwah yang meninggal akan tetap ”gentayangan”. Adat itu sudah berlangsung turun-temurun dan menjadi suatu kewajiban bagi bangsawan untuk menyembelih kerbau belang.

Ia mengatakan, acara ritual itu mirip dengan pelaksanaan upacara pemakaman jenazah Rambu Solo’ di Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan (Sulsel), yang juga memiliki garis keturunan yang sama.

Dia menjelaskan, hingga saat ini kerbau belang di Mamasa belum mengalami kepunahan karena rata-rata masyarakat setempat tetap melestarikan hewan langka tersebut yang sangat dibutuhkan bagi masyarakat bangsawan di Mamasa.

"Peterenak di Mamasa masih mengembangkan kerbau belang meskipun pangsa pasarnya hanya terdapat di Mamasa dan Toraja," katanya.

Sumber: Kompas.com

Oleh Djoko Said Damardjati
Pengembangan agroindustri dilakukan dengan efisiensi usaha baik di tingkat produksi maupun pemasaran, dengan berpijak pada orientasi pada pasar ekspor, berbasis sumber daya lokal, dan pengurangan ketergantungan komponen impor.

Peran sektor ini dalam pertumbuhan ekonomi terbagi menjadi tiga, yakni pemberi nilai tambah dalam GDP, sumbangan devisa melalui ekspor, dan penyerapan tenaga kerja. Namun demikian, pembangunan pertanian di Indonesia belum optimal karena berbagai permasalahan yang dihadapi.Permasalahanan itu yakni respon dari sisi suplai produk agroindustri yang tidak optimal. Padahal permintaan pasar domestik maupun luar negeri semakin meningkat dari tahun ke tahun. Lemahnya respon dari sisi penawaran ini disebabkan oleh terlambatnya modernisasi dan industrialisasi sektor pertanian, utamanya dalam hal penyediaan teknologi dan infrastruktur.
Sektor agroindustri adalah sektor yang mampu memberi nilai tambah bagi produk hasil pertanian. Hal ini dikarenakan agroindustri memiliki keterkaitan langsung dengan pertanian primer, di mana industri inilah yang mengolah produk primer pertanian menjadi barang setengah jadi (intermediate goods) maupun barang konsumsi (final goods). Karena sektor pertanian primer sangat dipengaruhi oleh industri, sistem perdagangan dan distribusi input produksi, maka kinerja pertanian dan industri ini akan sangat mempengaruhi pola pengembangan agroindustri selanjutnya. Kegiatan agroindustri juga juga dipengaruhi oleh lembaga dan infrastruktur pendukung, baik lembaga perbankan, penyuluhan, penelitian dan pengembangan, lingkungan bisnis, dana kebijakan pemerintah. Oleh karenanya, untuk menggerakkan dan mengembangkan agroindustri, harus mengacu pada keseluruhan sistem yang ada.

Secara garis besar, pengembangan agroindustri atau industri pertanian di Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan, baik yang berkaitan dengan susbsistem agribisnis hulu maupun dalam hal sistem perdagangan bebas produk pertanian olahan. Tantangan di bidang agribisnis hulu meliputi belum terjaminnya kesinambungan pasokan bahan baku berskala industri, rendahnya kualitas pasokan bahan baku, dan belum baiknya zonasi pengembangan wilayah produk primer dengan agroindustri.

Sedang tantangan perokonomian global, agroindustri dihadapkan pada perubahan lingkungan strategis nasional dan internasional. Perubahan lingkungan strategis internasional ditunjukkan oleh adanya penurunan dan bahkan penghapusan subsidi dan proteksi usaha pertanian, perubahan pola permintaan produk pertanian, globalisasi dan liberalisasi perdagangan serta investasi, kompetisi pasar yang semakin ketat, dan adanya krisis ekonomi global. Sedangkan perubahan pada lingkungan strategis domestik ditandai oleh adanya dinamika struktur demografi, perubahan kondisi dan kebijakan makroekonomi, serta adanya dinamika ekspor non migas. Untuk tantangan yang bersifat internal, masih didominasi oleh fakta bahwa usaha pertanian masih diusahakan dalam skala kecil, ekstensif, terpencar-pencar, dan berorientasi subsistem. Hal ini tentu saja sangat berpengaruh terhadap upaya penggerakan dan pengembangan agroindustri.

Berintegrasi dengan pasar global

Dalam sistem perekonomian yang makin mengglobal seperti yang terjadi saat ini, pasar komoditas pertanian menjadi terintegrasi dengan pasar dunia, yang diiringi dengan terjadinya perubahan mendasar pada preferensi konsumen terhadap produk-produk hasil pertanian. Preferensi konsumen berubah dari yang sebelumnya hanya sekadar membeli ’komoditi’ ke arah membeli ’produk’. Dengan demikian, di pasar domestik, persaingan produk primer semakin tak terhindarkan, karena biaya transportasi antar negara menjadi semakin murah, terbukanya investasi asing, serta telah diratifikasinya kesepakatan GATT-Putaran Uruguay dan percepatan pembentukan kawasan perdagangan bebas di wilayah Asia Tenggara dan Pasifik melalui Asean Free Trade Area (AFTA). Ini disusul dengan adanya perjanjian multilateral Asia Pacific Economic Cooperation (APEC). Konsekuensi dari kesepakatan itu adalah, penggunaan tarif, kuota dan subsidi sebagai instrumen kebjikan yang bersifat memproteksi, tidak dibenarkan lagi dalam era perdagangan bebas.

Kondisi tersebut tentu sangat berpengaruh pada upaya peningkatan permintaan produk pertanian, baik kuantitas, kualitas maupun keragamannya. Kata kuncinya adalah efisiensi dan daya saing. Oleh karena itu, perencanaan pengembangan agroindustri didasarkan pada keunggulan komparasi wilayah, sehingga tercermin adanya pengembangan industri pertanian wilayah, bahkan pedesaan yang berbasis pada komoditas unggulan. Hal ini dapat dilihat dari upaya pengembangan konsep ’one village one comodity.’ Itulah sebabnya, dalam perencanaan pengembangan agroindustri, harus berbasis pada keterpaduan komoditi, keterpaduan usaha tani, dan keterpaduan wilayah yang dijalankan, yang diaplikasikan dengan berorientasi pada efisiensi ekonomi dan pemanfaatan pasar ekspor.
Strategi program pembangunan agroindustri
Dalam perumusan program pembangunan industri pertanian di Indonesia, tentu tidak semata-mata mengandalkan logika dan teori semata, namun harus pula melihat fakta di lapangan, dan juga berpijak pada pengalaman di masa lalu. Hal ini perlu diperhatikan karena dalam penerapan berbagai teori yang telah diterapkan di masa lalu, ternyata kini menemui jalan buntu. Misalnya strategi meraih swasembada pangan dengan mengerahkan seluruh sumber daya yang ada, ternyata dalam jangka panjang justru menimbulkan ketegantungan yang tinggi pada komoditi beras, dan menghambat diversifikasi pangan. Pembangunan industri pertanian yang telah dilakukan ternyata juga tidak mampu mengurangi jumlah penduduk miskin di pedesaan. Sejak 30 tahun lalu hingga kini, ternyata porsi penduduk miskin yang berasal dari sektor pertanian tidak berubah secara nyata.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa petani Indonesia pada umumnya masih bersifat sub sistem. Demikian juga pembangunan pertaniannya, juga merupakan pembangunan subsistem. Hal ini disebabkan pembangunan pertanian baru sekadar mampu memenuhi kebutuhan dasar pangan, belum mampu memberi nilai tambah untuk memperbaiki kesejahteraan petani. Oleh karena itu, untuk membangun industri pertanian yang efisien dan berdaya saing tinggi, maka alur penyusunan program pengembangannya dengan memperhatikan tentang bagaimaan upaya menggeser pasar utama produk agroindustri, dari pasar dalam negeri, menuju pasar ekspor. Pengembangan agroindustri juga harus berbasis pada sumber daya lokal, dan mengurangi ketergantungan terhadap komponen impor, sehingga dapat bersaing di pasar dunia. Di samping itu, pengembangan industri pertanian juga didasarkan pada kaidah keuntungan komparatif, yakni peningkatan efisiensi produksi dan pemasaran, dan keterpaduan usaha, baik keterpaduan komoditi, usaha tani maupun wilayah. Implementasi dari hal itu, maka dalam pembangunan agroindustri, harus selalu berbasis pada petani dan Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN), mengubah petani dari produsen menjadi suplier, dan pengembangan suatu ’farm gate system’.

Pembangunan berbasis petani dan GAPOKTAN. Permasalahan mendasar di tingkat petani dewasa ini adalah perihal kelembagaan usaha tani. GAPOKTAN merupakan rekayasa sosial ekonomi telah mandul dan tidak dipandang sebagai usaha badan usaha yang berbadan hukum, sebagaimana badan usaha berbadan hukum yang lain. Upaya memperkuat GAPOKTAN didasarkan pada fakta kecilnya skala usaha petani, sehingga GAPOKTAN dirancang sebagai lembaga yang merupakan integrasi suatu kelompok tani, dengan tanpa menghapus identitas dan kepemilikan petani secara individu. Jadi, ketika ada upaya untuk mengembangkan suatu ’badan usaha milik petani’, hal itu harus dilihat sebagai upaya untuk memperkuat kelembagaan usaha tani di tingkat petani itu sendiri. GAPOKTAN yang kuat diharapkan bisa memiliki unit usaha produksi, pengolahan, pemasaran, hingga urusan pembiayaannya. Di samping itu, GAPOKTAN yang kuat dan mandiri dapat menjadi partner pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakannya.

Dari produsen menjadi suplier. Dalam upaya peningkatan akses pasar, sangat diperlukan pemahaman menyeluruh tentang ’market driven’ bagi petani, terutama dalam hal perencanaan produksi, panen, pasca panen dan pengolahan –yang lebih diselaraskan pada permintaan pasar. Itulah sebabnya, ke depan akan dilakukan perubahan orientasi pembinaan dan reposisi petani, yang meliputi tiga hal utama. Pertama, petani diarahkan untuk tidak sekadar sebagai produsen semata, namun harus diarahkan untuk berperan sebagai ’suplier’. Dengan reposisi ini, petani dapat melakukan upaya-upaya untuk menghasilkan produk yang seusai dengan permintaan pasar, baik dari aspek kualitas, waktu penyediaan, sistem pengiriman, maupun efisiensi produksi yang berkaitan dengan harga produk. Kedua, petani dilibatkan secara aktif sebagai pelaku pasar di tingkat produsen, sehingga terbentuk dan berkembang suatu ’farm gate market system’. Ketiga, GAPOKTAN diarahkan untuk menjadi basis dan landasan dalam peningkatan nilai tambah, posisi tawar, dan usaha tani. Dengan reorientasi dan reposisi tersebut, diharapkan posisi tawar petani dapat menjadi lebih proporsional, yang pada akhirnya akan berdampak terhadap peningkatan produktifitas serta nilai tambah komoditi dalam negeri.

Farm gate market system. Struktur pasar yang dihadapi petani dewasa ini perlu kajian secara mendalam, sebagai pijakan dalam menganalisa manfaat agroindustri dalam suatu sistem pengembangan pertanian yang berukuran kecil seperti yang ada di Indonesia. Terdapat dua kegiatan agroindustri untuk dapat melayani petani dalam mengelola usaha taninya, yakni tindakan efisiensi dalam penggunaan input produksi, dan tingkat harga yang dapat diterima petani. Adapun struktur yang dihadapi petani saat ini terdiri dari pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan yang disebut terakhir terbagi dalam pasar monopoli, oligopoli dan monopsoni.

Harga keseimbangan pada pasar yang bersaing sempurna tidak dapat dipengaruhi baik oleh produsen, dalam hal ini petani, maupun oleh lembaga-lembaga pemasaran yang lain, karena fungsi permintaan yang terjadi adalah elastisitas sempurna. Masalahnya adalah, dalam menjual produknya, petani selalu dihadapkan pada kondisi pasar persaingan tidak sempurna yang bersifat monopsonistik ataupun oligopsonistik, sehingga pembentukan harga selalu ’di bawah’ harga keseimbangan yang ada. Struktur pasar yang dihadapi petani seperti itu bersumber pada lembaga pembeli, pengolah, dan pemasaran.

Dalam menyiasati sistem pasar seperti itu, strategi pengembangan agroindustri adalah dilakukan dengan pendekatan komoditi dalam ’vertikal market integration’, mulai penyaluran input, hingga pemasaran output, yang didukung oleh ’supporting system’ dan mekanisme yang memungkinkan petani dapat mengakses informasi pasar dan harga.

Adapun model interaksi antara petani dengan pihak industri pengolahan adalah model ‘core satelitte syatem’, yang mirip dengan pola perusahaan inti rakyat (PIR), namun dengan melibatkan sektor swasta dalam perusahaan inti (corporate core). Dalam model interaksi ini, pihak industri berhubungan dengan petani melalui sistem kontrak. Sistrem kontrak yang disepakati meliputi pembelian hasil-hasil pertanian, pertukaran input pertanian untuk jaminan penjualan bahan baku, dan adanya jaminan harga. Sistem ini dapat dijadikan sebagai usaha tani satelit (satelit farming) di sekitar perusahaan inti. Dengan sistem inti dan satelit antara industri dan petani seperti ini, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan petani melalui jaminan harga yang diterima, sekaligus menguntungkan bagi industri karena adanya jaminan kontinuitas pasokan bahan baku.

Cara lain agar pasar menjadi berpihak pada petani adalah dengan pengembangan sistem lelang komoditi. Dengan sistem ini, harga yang terbentuk sangat transparan, dan merupakan harga terbaik bagi petani. Pengembangan sistem lelang komoditi memerlukan dukungan sarana dan kelembagaan yang kuat, seperti sarana tempat lelang, pergudangan, dan transportasi yang memadai dan modern. Saat ini, model lelang komoditi seperti ini sudah diterapkan pada subsektor tanaman pangan.

Pembangunan agroindustri secara keseluruhan tentu tidak terlepas dari para pelaku yang berkecimpung di bidang ini. Sangat dibutuhkan sumber daya manusia yang handal untuk membangun agroindustri yang berdaya saing tinggi di tingkat global. Maka, introduksi teknologi melalui pelatihan, workshop dan magang, serta peningkatan akses permodalan menjadi sangat penting untuk ditingkatkan.

Prof. Dr. Djoko Said Damardjati, Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Departemen Pertanian RI


Kementerian Keuangan (Kemenkeu) diperkirakan akan membuka peluang kerja bagi para lulusan sarjana Strata 1 (S-1) dan Strata 2 (S-2) pada tahun 2010 ini sekitar 1.722 calon pegawai negeri sipil (CPNS) baru. Untuk mendapatkan peluang ini, dilaksanakan penyaringan yang terdiri dari empat tahapan, yakni tes potensi akademik, psikotes, tes kesehatan dan kebugaran, serta wawancara.

Demikian siaran pers Kepala Biro Humas Kemenkeu Harry Z Soeratin di Jakarta,Kamis (15/4/2010).

"Diperkirakan, kebutuhan pegawai baru Kementerian Keuangan tahun ini sebesar 1.722 orang. Di mana jumlah tersebut akan dibagi ke dalam 12 unit eselon I sesuai dengan kebutuhan tiap instansi. Walaupun berbasis keuangan, tampaknya Kementerian Keuangan tidak hanya memberikan kesempatan bagi sarjana lulusan jurusan ekonomi dan jurusan-jurusan terkait keuangan lainnya," katanya.

Dijelaskan, Kementerian Keuangan pun akan membuka peluang bagi sarjana lulusan dari jurusan desain komunikasi visual, ilmu sejarah, sastra Arab, sastra Jepang, sastra China, pendidikan bahasa Indonesia, hingga pendidikan Matematika.

Dikatakan, persyaratan yang diberikan pada penyaringan kali ini lebih kurang sama dengan persyaratan pendaftaran penyaringan CPNS Kementerian Keuangan pada tahun 2008.

Persyaratan tersebut terkait dengan usia, kualifikasi pendidikan, indeks prestasi kumulatif, kesehatan, dan kesediaan penempatan saat lulus nantinya. Informasi lengkap mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran secara lengkap dan resmi akan diumumkan pada awal bulan Mei 2010. Pendaftaran penyaringan ini secara keseluruhan akan dilaksanakan secara online.

Namun, calon peserta diharapkan sudah mempersiapkan segala keperluan sejak dini khususnya yang terkait dengan kebutuhan administrasi, misal surat keterangan sehat, surat keterangan kelakuan baik, kartu kuning, dan legalisasi ijazah.

"Selain itu, tampaknya dalam pelaksanaan proses penerimaan nanti, grading penerimaan akan diperketat dari tahun-tahun sebelumnya, terutama untuk hal-hal yang terkait dengan integritas dan kompetensi dasar. Khusus untuk tes kesehatan dan kebugaran akan disesuaikan dengan standar yang ada, maka setiap peserta harus berada dalam kondisi yang benar-benar sehat dan tidak dalam kondisi yang memberatkan, misal hamil," kata dia.

Sumber: Kompas.com


Wabah avian influenza (AI) di Asia diawali dengan terjangkitnya peternakan unggas di China. Kemudian wabah AI menyebar dengan cepat ke negara-negara tetangga, Thailand, Vietnam, Malaysia, Philipina dan Indonesia.

Munculnya wabah virus high pathogenic avian influenza (HPAI) H5N1 sekitar bulan Agustus 2003 yang pertama kali ditemukan pada beberapa peternakan ayam ras komersial di Jawa Barat dan Jawa tengah. Kasus tersebut meluas ke berbagai daerah di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Lampung, Bali, serta beberapa daerah di Sumatera dan Kalimantan.

Pada tahun 2003, wilayah yang terjangkit penyakit tersebut mencakup 9 provinsi, yang terdiri dari 51 kabupaten/kota dan jumlah ayam/unggas yang mati mencapai 4,13 juta ekor. Pada tahun 2004, Departemen Pertanian pernah memperkirakan kerugian akibat wabah avian influenza berkisar antara 488 milyar rupiah sampai 7,7 trilyun rupiah.

Jumlah kematian unggas akibat serangan virus AI sejak bulan Agustus 2003 sampai dengan November 2005 diperkirakan telah mencapai 10,45 juta ekor. Jumlah kematian unggas pada tahun 2005 cenderung menurun drastis dibandingkan dengan tahun 2003 maupun tahun 2004, walaupun daerah terserang cenderung meluas.

Di tengah menurunnya kasus AI di peternakan unggas, kita dikejutkan dengan kejadian AI pada orang di Indonesia. Pada bulan Juli 2005, kasus AI pada manusia pertama di Indonesia dilaporkan di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten walaupun sumber penularan tidak diketahui dengan pasti. Data terakhir menyebutkan bahwa virus HPAI H5N1 dinyatakan endemik di 31 dari 33 provinsi kecuali Gorontalo dan Maluku Utara.

Menurut laporan FAO tahun 2004, dampak AI pada sektor peternakan unggas adalah menurunnya permintaan DOC di daerah terinfeksi yaitu 57,9 persen untuk broiler dan 40,4 persen untuk layer. Produksi menurun 40,7 untuk broiler dan 52,6 persen untuk layer. Selain itu permintaan pakan turun 45 persen, sedangkan untuk lapangan kerja di daerah terinfeksi menurun 39,5 persen.

Akibat dari wabah AI tersebut terjadi penurunan produksi telur dan daging 30-40 persen. Beberapa perusahaan peternakan, khususnya perusahaan rakyat gulung tikar karena terjadinya permintaan telur dan daging.

Dampak wabah AI dapat dilihat dari suplai DOC untuk broiler dan layer setelah bulan Oktober 2003. Suplai yang sebelumnya berfluktuasi secara normal, berubah menjadi menurun tajam sampai bulan Pebruari 2004. Meskipun pada bulan Maret sampai Juni 2004 suplai DOC mulai pulih kembali, namun suplainya tetap di bawah kondisi normal. Produksi DOC dalam negeri diperkirakan mengalami penurunan sebesar 9,6 persen untuk broiler dan 27,5 persen untuk layer.

Kegiatan ekspor dan impor juga mengalami gangguan dengan terjadinya wabah AI. Pada tahun 2002 Indonesia mengimpor DOC broiler dan layer dalam kondisi normal. Setelah wabah tahun 2003, impor DOC broiler langsung dihentikan, tetapi impor telur tetas masih berlangsung. Pada tahun 2004 impor DOC maupun telur tetas telah dihentikan seluruhnya sehubungan dengan kebijakan pemerintah yang melarang impor bibit dari negara-negara yang tertular AI.

Lebih lanjut dikemukakan bahwa selain itu, wabah AI mempengaruhi angka ekspor DOC tahun 2003 dan mengalami penurunan sekitar 30 persen dibandingkan angka ekspor tahun 2002. Hal ini disebabkan adanya penolakan dari negara-negara importer karena mewabahnya AI di Indonesia, sehingga pada tahun 2004 tidak ada ekspor lagi. 

Bahkan untuk broiler tahun 2003 sudah tidak ada ekspor lagi, kecuali telur tetas yang jumlahnya setara dengan 695 ribu ekor DOC. Wabah AI membawa kerugian cukup besar bagi pembibit, mengingat investasi untuk memproduksi DOC dengan tujuan ekspor dan pasar dalam negeri terpaksa menganggur.



Kunjungan kerja Mentan Suswono ke Darwin, Australia selama tiga hari membuahkan hasil. Sembilan perusahaan peternakan Australia telah menyatakan kesiapannya untuk berinvestasi dalam usaha pembibitan sapi di Indonesia. ‘’Mereka siap mendukung program swasembada daging sapi pemerintah Indonesia,’’ kata Mentan di Darwin, Sabbtu (27/3).

Mentan menjelaskan, enam perusahaan telah menandatangani MOU kerjasama B to B pada Jumat (26/03) bersamaan dengan berlangsungnya Konferensi Asosiasi Peternakan Northern Territory (NTCA) 2010 di Darwin, Australia. Kesepakatan ditandatangani setelah peserta NTCA 2010 mendengar presentasi promosi investasi dari tiga gubernur: Gubernur Papua Barat Abraham Octavianus Atufuri, Gubernur NTT Frans Lebu Raya, dan Wagub NTB Badrul Munir.

Kunjungan kerja Mentan Suswono ke Darwin, Australia selama tiga hari membuahkan hasil. Sembilan perusahaan peternakan Australia telah menyatakan kesiapannya untuk berinvestasi dalam usaha pembibitan sapi di Indonesia. ‘’Mereka siap mendukung program swasembada daging sapi pemerintah Indonesia,’’ kata Mentan di Darwin, Sabbtu (27/3).

Mentan menjelaskan, enam perusahaan telah menandatangani MOU kerjasama B to B pada Jumat (26/03) bersamaan dengan berlangsungnya Konferensi Asosiasi Peternakan Northern Territory (NTCA) 2010 di Darwin, Australia. Kesepakatan ditandatangani setelah peserta NTCA 2010 mendengar presentasi promosi investasi dari tiga gubernur: Gubernur Papua Barat Abraham Octavianus Atufuri, Gubernur NTT Frans Lebu Raya, dan Wagub NTB Badrul Munir.

Mentan Suswono menyambut baik kerjasama bisnis antara GAPSI (Gabungan Pembibitan Sapi Indonesia) dengan sejumlah perusahaan peternakan Australia tersebut. Kesiapan perusahaan Australia untuk investasi dalam pembibitan sapi di Indonesia, kata Mentan, merupakan awal yang baik. ‘’Khususnya dalam mendukung program swasembada daging sapi pada 2014.’’

Enam perusahaan Australia yang menandatangani MOU dengan GAPSI adalah North Australian Cattle Company, Wellard Exports, South East Asia Livestock, Consolidated Pastoral Company, Austrex, dan Landmark Global. Di luar enam perusahaan, menurut Ketua GAPSI Adikelana Adiwoso, masih banyak perusahaan lainnya yang menyatakan berminat. ‘’Sedikitnya tiga perusahaan lagi sudah ingin gabung pada hari kedua konferensi,’’ katanya. GAPSI sendiri dalam proyek pembibitan itu melibatkan setidaknya enam perusahaan nasional, yaitu: PT Santosa Agrindo, PT Agro Giri Perkasa, PT Lembu Jantan Perkasa, PT Kadila Lestari Jaya, PT Widodo Makmur, dan PT Bedikari United Livestock Indonesia.

Dalam forum NTCA 2010, Mentan menegaskan Indonesia serius untuk menjalankan program dan kebijakan swasembada daging sapi. Selama ini, Indonesia adalah pasar besar dari sapi Australia. Jika Anda tidak ingin kehilangan pasar, investasilah mulai sekarang. ‘’Bantu dan dukung kami mencapai swasembada.’’ Mentan mengajak lebih banyak lagi perusahan untuk investasi di Indonesia. ‘’Enam perusahaan belum cukup untuk memenuhi kebutuhan bibit sapi di Indonesia.’’

Usai menghadiri forum NTCA, Mentan melakukan serangkaian pertemuan bilateral G to G dengan pemerintah Australia di Parlianment House Darwin. Mula-mula dengan Mentan Northern Territory Kon Vatskalis, Menteri Bisnis dan Urusan Asia Rob Knight, dan Menteri Pertanian Federal Tony Burke. Ikut hadir mendampingi Mentan RI dalam pertemuan itu antara lain Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anna Mu;awanah, Dirjen Peternakan Kementan, Gubernur Papua Barat, Gubernur NTT, Wagub NTB, Tenaga Ahli Mentan, Kepala Biro Kerjasama Luarnegeri Kementan, Kepala Bapeda NTB, dan Kapus Karantina Peternakan Kementan.

Dalam pertemuan itu pihak Australia mengakui pentingnya Indonesia bagi ekonomi Australia, khususnya sektor peternakan. Mereka berharap, Australia masih bisa berperan penting dalam mencukupi kebutuhan daging sapi meski Indonesia telah bertekad untuk swasembada daging sapi. Mereka juga menyatakan siap mendukung program swasembada dengan harapan Indonesia tidak menutup atau membatasi impor sapi dari Australia.

Mentan Suswono menegaskan, Australia adalah tetangga terdekat. Untuk menutupi kebutuhan daging sapi di dalam negeri yang terus meningkat dari tahun ke tahun, tentu masih perlu impor. Selama tidak mendistorsi atau merusak harga sapi dalam negeri, impor sapi masih diperlukan sesuai kebutuhan. Pembatasan dilakukan ketika terjadi oversupplay. Ketika swasembada tercapai pada 2014, impor sapi masih diperlukan sampai sekitar 10%.

Pertemuan tingkat menteri menyepakati dibentuk kelompok kerja yang akan merumuskan dan menindaklanjuti segala bentuk kerjama, forum-forum teknis yang bersifat G to G maupun B to B akan segera dibentuk untuk melakukan pembicaraan dan evaluasi secara periodik.

Selama kunjungan kerja ke Darwin, Mentan banyak ditanya wartawan soal kebijakan pembatasan impor sapi dari Australia. Sejumlah wartawan Australia juga bertanya, apakah Indonesia tidak khawatir jika Australia mengalihkan pasar dan menghentikan ekspor sapi ke Indonesia? Dengan tegas, Mentan menjawab: tidak sama sekali. Sumber atau pemasok daging sapi di dunia ini banyak. Australia dan Selandia hanya bagian dari sekian banyak produsen sapi.

Mentan menegaskan, jika Australia tidak mendukung program swasembada daging sapi Indonesia melalui investasi pembibitan di dalam negeri, jangan salahkan Indonesia kita mengajak mitra negara lain. ‘’Saya yakin, Australia tidak akan main-main dan tidak mau kehilangan pasar besarnya begitu saja dari Indonesia.’’

Dalam kunkernya, Mentan dan delegasi RI sempat berkunjung ke sentra peternakan sapi di Tipperary Livestock Station, pusat karantina peternakan sapi NT, dan Ford Private Museum di Winnellie, Darwin.

Sumber: http://www.deptan.go.id


Suaka Margasatwa Balai Raja di Desa Sebanga, Duri, Riau, lenyap. Kawasan hutan seluas 16.000 hektar yang pada awal 1990-an ditetapkan sebagai areal konservasi gajah itu kini hampir tidak ada lagi karena sudah menjadi perkebunan kelapa sawit.

Saat Kompas berkunjung ke Pusat Latihan Gajah (PLG) di Sebanga, Duri, yang berjarak 125 kilometer dari Pekanbaru, Sabtu (3/4/2010), kawasan yang masuk dalam Suaka Margasatwa (SM) Balai Raja itu hanya tersisa sekitar 50 hektar. Lahan itu pun sudah diklaim sebagai kepunyaan warga.

PLG Sebanga pada Juni 1992 disahkan Gubernur Riau sebagai kawasan konservasi gajah seluas 5.873 hektar. PLG merupakan satu kesatuan kawasan dengan SM Balai Raja. PLG dibuat untuk tempat melatih gajah, sementara SM Balai Raja lebih diperuntukkan sebagai lahan relokasi gajah yang saat itu mulai memasuki permukiman penduduk, seperti di Desa Petani, Desa Balai Makam, dan Pangkalan Pudu, yang tidak jauh dari Sebanga.

Saat ini seluruh SM Balai Raja sudah hilang, sementara kawanan gajah tidak jadi direlokasi dan masih sering masuk permukiman penduduk.

Kawanan gajah liar saat ini kerap berkeliaran di Desa Petani, Desa Balai Makam, dan Pangkalan Pudu. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau tak mampu merelokasi gajah-gajah itu karena lokasi relokasi tidak ada lagi.

Menurut Herman Aruan, mantan pawang gajah yang masih bermukim di PLG Sebanga, sisa hutan yang 50 hektar pun tidak layak disebut hutan. Lahan itu berupa semak belukar dari rawa-rawa yang ada di sekeliling kawasan PLG. ”Kalau saja rawa-rawa itu berupa tanah keras, niscaya kawasan itu sudah lenyap seluruhnya,” katanya.

Kawasan perumahan pegawai PLG pun kini sudah ditanami kelapa sawit. Di lapangan, lahan yang tersisa hanyalah tempat bermain gajah seluas sekitar 2 hektar. ”Kami tidak berani mengungkit kepemilikan kelapa sawit di kawasan ini. Kami hanya bekerja sebagai pawang gajah. Lebih baik kami bekerja mengurus gajah daripada berkelahi dengan pemilik kelapa sawit,” ujar Irwansyah, pawang gajah senior.

Irwansyah menyebutkan, gajah di PLG Sebanga saat ini tinggal tujuh ekor.

Lintasan gajah
Syafriwan, Ketua RT 06 RW 10, Desa Petani, mengungkapkan, desanya adalah daerah lintasan gajah sepanjang tahun. Jumlah gajah itu diperkirakan 40 ekor sampai 45 ekor.

Gajah-gajah itu memiliki rute lintasan perjalanan tetap sepanjang tahun. Perjalanan gerombolan hewan bertubuh tambun tersebut biasanya dimulai dari Pelapit Aman di Pangkalan Pudu menuju Tegar. Setelah itu, kawanan tersebut akan kembali lagi ke Pelapit Aman. Perjalanan seperti itu terus berulang setiap tahun.

”Kami sudah tidak tahu lagi bagaimana cara mengusir gajah-gajah itu. Jika hewan-hewan itu masuk desa kami, kebun dan rumah pasti dirusak. Kami tidak mampu melawan, sementara pemerintah hanya diam. Kalau kami membunuh gajah itu, kami juga dikejar-kejar polisi,” ucap Syafriwan.

”Mengapa kalau gajah-gajah itu yang menyerang kami sehingga kehilangan harta dan nyawa, pemerintah hanya diam?” tanya Syafriwan. (SAH)

Sumber: Kompas.com


Badan Metereologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mencatat, perubahan iklim (climate change) yang disebabkan pemanasan global (global warming) telah menyebabkan terjadinya pergeseran awal musim setiap tahunnya.

"Dalam 30 tahun terakhir terjadi pergeseran awal musim sekitar 10-20 hari," kata Kepala BMKG Sri Woro B. Harijono pada peresmian operasional radar cuaca dan kalibrasi BMKG Wilayah I Medan, Kamis (8/4), seperti dikutip Antara.

Sri Woro mengatakan, pemantauan dan penelahaan BMKG terhadap perubahan iklim juga menyebabkan menaiknya permukaan air laut dan temperatur cuaca rata-rata di Indonesia dalam 100 tahun terakhir. " Temperatur cuaca naik 1,14 derajat Celsius sedangkan permukaan air laut naik 10 centimeter," katanya.

Ia menambahkan, dampak alami dari perubahan iklim itu dapat dilihat dari meningkatnya frekuensi peristiwa ekstrim seperti puting beliung, siklon tropis, gelombang tinggi, banjir, kekeringan dan kebakaran hutan.

Masalahnya, kata Sri Woro, langkah-langkah yang dilakukan dalam menghadapi perubahan iklim itu sering tidak bersinergi antarsatu negara dengan negara lain. Hal itu disebabkan tidak adanya kesamaan persepsi antarberbagai pemimpin negara mengenai kondisi yang ada, baik terkait perubahan iklim, pemanasan global mau pun proses adaptasi dan migitasi perubahan yang terjadi.

Ketidaksepahaman itu dapat dilihat dari pandangan terhadap pemanasan global yang di satu sisi disebut karena adanya penumpukan C02 dan gas-gas lain di atmosfir. Zat-zat yang dipancarkan ke angkasa itu dikembalikan ke bumi dengan suhu panas yang dirasakan manusia menjadi pemanasan global.

Sedangkan, dalam hukum kekebalan energi, suhu panas itu tidak akan hilang karena berubah bentuk menjadi beberapa energi seperti energi potensial berbentuk hujan, energi kinetis berbentuk angin kencang dan puting beliung, serta energi kalor berbentuk suhu panas.

Sumber: http://www.tvone.co.id

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.