Mei 2010

Rabies atau juga dikenal sebagai Lyssa, Tollwut, Hydrophobia dan di Indonesia dikenal dengan Anjing Gila adalah infeksi viral dan akut pada susunan saraf ditandai dengan kelumpuhan yang progresif dan berakhir dengan kematian.

Rabies merupakan salah satu penyakit zoonosis (menular dari hewan ke manusia) tertua yang pertama kali dikenal di Mesir dan Yunani Kuno sejak tahun 2300 sebelum Masehi. Rabies ditemukan di sebagian besar dunia, sedangkan negara-negara yang hingga kini bebas dari rabies adalah Australia, Selandia Baru, Inggris, Belanda, Hawaii (Amerika Serikat) dan sejumlah pulau-pulau terpencil di Pasifik.

Rabies di Indonesia sudah lama ditemukan dan hampir semua daerah tertular virus. Rabies pertama kali ditemukan pada kerbau oleh Esser (1884), anjing oleh Penning (1889), dan pada manusia oleh E.V.de Haan (1894) yang ketiganya ditemukan di Jawa Barat.

Selanjutnya beberapa tahun kemudian kasus rabies ditemukan di Sumatera Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur (1953), Sumatera Utara (1956), Sumatera Selatan dan Sulawesi Utara (1958), Sumatera Selatan (1959), Aceh (1970), Jambi dan Yogyakarta (1971), Kalimantan Timur (1974), Riau (1975), Kalimantan Tengah (1978), Kalimantan Selatan (1983), Pulau Flores NTT (1997), Pulau Ambon dan Pulau seram (2003).

Rabies di Indonesia merupakan masalah kesehatan masyarakat yang serius karena hampir selalu menyebabkan kematian (always almost fatal) setelah timbul gejala klinis dengan tingkat kematian sampai 100%.

Daerah Bebas
Dengan dinyatakannya Bali sebagai daerah wabah baru maka daerah yang masih bebas rabies berdasar SK Menteri Pertanian tahun 1999 saat ini adalah NTB, NTT kecuali Pulau Flores, Maluku, Irian Jaya (sekarang Papua), Kalimantan Barat, Pulau Madura dan sekitarnya, Pulau-pulau di sekitar Pulau Sumatera, Jawa Timur, Yogyakarta, dan Jawa Tengah.

Penyebaran rabies tampaknya masih berlanjut. Di Pulau Sumatera, wabah ini kembali berjangkit, yang ditandai dengan diberlakukannya status KLB rabies di Gunungsitoli Nias.

Korban Rabies
Ressang (1983), melaporkan kejadian rabies dari tahun 1977-1978 tercatat 142 kasus rabies pada manusia. Sedangkan selama kurun waktu 1979-1983 jumlah kasus rabies pada manusia mencapai 298 kasus dengan rata-rata 60 kasus per tahun.

Pada dekade Sembilan puluhan dimana beberapa daerah tertular seperti Pulau Flores, NTT yang dilaporkan selama periode 1997-2007 korban manusia mencapai 200 orang (Dinas Peternakan Provinsi NTT, 2007).

Data Dinas Kesehatan Sumut, selama bulan Januari hingga Maret ini, jumlah gigitan anjing yang dilaporkan di Pulau Nias mencapai 150 kasus. Sebanyak 78 gigitan di antaranya terjadi di Kota Gunungsitoli. Korban manusia diperkirakan terus bertambah seiring perluasan daerah tertular.

Dari kejadian rabies di Bali, semua kabupaten dipastikan tertular dengan korban meninggal bervariasi. Di Tabanan misalnya, Sejak Agustus 2009 hingga pertengahan Mei ini dari 4.882 warga di Kabupaten Tabanan, Bali, yang menderita rabies akibat gigitan anjing, sudah 16 orang yang tewas. Kasus pada manusia mengalami fluktuasi tertinggi pada Oktober 2009, yakni mencapai 920 orang. Adapun total korban sejak Agustus tahun lalu hingga pertengahan Mei ini mencapai 4.882 orang.

Buleleng juga melaporkan korban meninggal sebanyak 5 orang sejak kasus rabies menulari kabupaten ini. Korban meninggal terakhir adalah seorang balita Putu Susila Putra (4) warga Desa Alasangker Kecamatan Buleleng.

Empat korban meninggal sebelumnya adalah Ni Kadek Vina Kurniadewi (13), warga Dusun Dauh Margi Desa Pemaron Kecamatan Buleleng. Korban kedua Nyoman Semadi (50) warga Desa Kaliasem Kecamatan Banjar. Dan korban ketiga Gede Agus (6) warga Dusun Gunung Sari, Desa Tenggalinggah Kecamatan Sukasada. Lalu korban keempat, Ni Nengah Suri (65) warga Dusun Kundalini Desa Umeanyar Kecamatan Seririt.





Sebanyak 14 orang warga Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan digigit anjing gila atau anjing yang terkena rabies, satu orang di antaranya meninggal dunia, pada 2009.

Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Kabupaten OKI, Yuni Saryani, didampingi Kepala Seksi (Kasi) Kesmavet, drh Surma Diana, dan Kasi Pengamatan dan Penyidikan Penyakit Hewan (P3H), Slamet Mustafa, di Kayuagung membenarkan adanya ancaman rabies dari gigitan anjing liar di daerah itu.

Dia menyebutkan, korban anjing gigitan gila tersebut tersebar di beberapa kecamatan, yakni Kecamatan Kota Kayuagung dua orang, Pangkalan Lampam satu orang, Desa Batu Ampar (Sirah Pulau Padang) Sembilan orang, dan Sungai Menang dua orang.

Satu orang asal Kecamatan Sungai Menang meninggal dunia setelah digigit anjing, tetapi belum bisa dipastikan apakah korban telah tertular penyakit rabies atau tidak. "Saat itu anjing yang menggigit sudah dibunuh, sedangkan keluarga pasien tidak bersedia anaknya divisum, sehingga kami tidak tahu apakah yang bersangkutan sudah terinfeksi rabies atau tidak. Tetapi dilihat dari ciri-cirinya korban meninggal dunia akibat terinfeksi rabies," katanya kepada Antara, Kamis (27/5).

Selama periode Januari-Mei 2010, menurut dia, pihaknya belum mendapatkan laporan mengenai warga yang digigit anjing gila dan meninggal dunia. Pihaknya saat ini telah mengintensifkan petugas lapangan untuk melakukan vaksinasi dan eliminasi terhadap anjing gila, serta anjing liar.

Langkah itu dilakukan dengan cara memberikan racun yang dikenal dengan nama strychnine yang dicampur di dalam usus ayam. Lalu, makanan tersebut diberikan kepada anjing liar dan anjing rabies.

Namun, Disnak OKI saat ini mengalami kekurangan tenaga teknis, mengingat dokter hewan berstatus PNS hanya dua orang. Selain itu, stok racun anjing di Disnak OKI saat ini sudah habis, karena belum ada suplai dari provinsi untuk jatah 2010.

Menurut Kepala Seksi (Kasi) Kesmavet Disnak OKI, drh Surma Diana, didampingi Kasi Pengamatan dan Penyidikan Penyakit Hewan (P3H), Slamet Mustafa, pihaknya setiap tahun menerima stok racun anjing sebanyak 1,3 kilogram yang berasal dari APBD Sumatera Selatan dan APBD OKI.

Melalui dukungan dana APBD provinsi disediakan stok 1 kg, sedangkan APBD kabupaten sebanyak 3 ons, katanya. Menurut dia, racun anjing sebanyak 1,3 kg tersebut ditargetkan mampu membunuh 2.200 ekor anjing liar dan anjing terkena rabies di 18 kecamatan di "Bumi Bende Seguguk”

"Terus terang jatah itu masih kurang, karena seharusnya Disnak OKI disediakan 4-5 kg stok strychnine," ujar dia lagi dan menambahkan pihaknya sampai Desember 2009 membunuh 1.915 ekor anjing liar.

Sedangkan selama lima bulan terakhir, lanjut dia, jumlah anjing liar yang telah dieliminasi baru 92 ekor. Berhubung stok racunnya habis, maka untuk sementara kegiatan pembasmian anjing liar dan berpenyakit rabies dihentikan untuk sementara sampai suplai racun dari provinsi, serta kabupaten tiba, “ kata Surma.

Menurut Surma, hewan bergigi taring tersebut banyak ditemukan di 8 kecamatan, yakni Tanjung Lubuk, Teluk Gelam, Sirah Pulau Padang, Jejawi, Lempuing, Mesuji Raya dan Air Sugihan. Disnak OKI selama 2009 berhasil melakukan vaksin terhadap 2.506 ekor anjing peliharaan warga, sedangkan untuk 2010 datanya belum diterima dari petugas di lapangan.

Surma menambahkan, kendala utama adalah rendahnya kesadaran masyarakat tentang bahaya dari penyakit rabies dan cara penanggulangannya. "Kami saat ini terus proaktif mensosialisasikan kepada masyarakat tentang penyakit tersebut dan bagaimana cara penanggulangannya, serta apa ciri-cirinya," kata dia.


Sumber: Tvone.co.id



Pemerintah pusat diharapkan segera membatasi impor sapi yang berdampak pada anjloknya harga jual sapi lokal. Harga sapi yang rendah beberapa bulan terakhir dikhawatirkan berdampak pada rendahnya minat petani memelihara sapi.

Kepala Dinas Pertanian DIY Nanang Suwandi mengatakan, harga sapi lokal saat ini sangat tidak menguntungkan petani. Jika biasanya seekor sapi dijual minimal Rp 9 juta, kini harga jualnya berada pada kisaran Rp 6 juta.

"Kami sudah berkeliling dan memang menemukan bahwa harga sapi lokal memang turun," katanya, Senin (24/5). Salah satunya harga sapi di Pasar Sapi Wonosari, Gunung Kidul, yang menjadi barometer harga sapi di DIY.

Anjloknya harga sapi lokal tersebut sudah disampaikan kepada pemerintah pusat pada sejumlah rapat koordinasi di Jakarta. Dibukanya keran impor daging sapi diduga menjadi penyebab utama turunnya harga sapi lokal.

Permintaan turun
Sejak impor sapi dari Australia marak, permintaan sapi dari provinsi lain ke DIY menurun drastis. Oleh karena itu, pembatasan impor sapi dinilai mendesak dilakukan.

"Impor memang perlu karena produksi sapi dalam negeri memang terbatas. Namun, impor tersebut harus dibatasi," tuturnya. Rendahnya harga sapi lokal bisa mematahkan semangat petani memelihara sapi. Karena itu, pembatasan impor daging sapi, baik yang legal maupun ilegal, mendesak dilakukan.

"DIY ini hanya menerima kiriman daging sapi saja. Kebijakan pengendaliannya tetap di pemerintah pusat," ujarnya.

Di DIY, populasi sapi potong saat ini sekitar 256.000 ekor. Jumlah itu dinilai lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan sapi di wilayah DIY sehingga sisanya dipasok ke daerah lain.
Namun, secara nasional, populasi sapi potong belum memenuhi kebutuhan dalam negeri. Impor menjadi jalan keluar.

Saat ini, daging sapi impor diperkirakan masuk ke sejumlah pasar dan pusat perbelanjaan di DIY. Namun, Dinas Pertanian DIY tak bisa mengendalikan peredarannya karena kiriman daging bisa datang dari banyak daerah.

Terkait anjloknya harga sapi lokal, sejumlah peternak terpaksa menunda penjualan sapi. Salah satunya Paikin, yang menunda penjualan sapi hingga Lebaran mendatang. (ARA)

Sumber: Kompas.com

Maraknya sapi impor menyebabkan peternak sapi di Jawa Tengah merugi karena harga jual sapi turun hingga 30 persen dari sebelumnya Rp 12 juta menjadi Rp 8 juta per ekor. Para peternak berharap pemerintah segera mengeluarkan kebijakan yang mengatur impor sapi.
Demikian disampaikan Koordinator Jaringan Tani dan Nelayan Amanat Jawa Tengah Khafid Sirotudin di Semarang, Senin (24/5). Kerugian itu terjadi terutama di Boyolali, Kendal, Karanganyar, dan Purworejo.

Menurut Khafid, harga jual sapi sejak satu bulan terakhir turun hingga Rp 8 juta dari semula Rp 12 juta. Penurunan harga karena ada kenaikan jumlah sapi impor tahun ini, yaitu dari 500.000 ekor per tahun menjadi 600.000 ekor per tahun.

Dalam kondisi ini, kata Khafid, peternak dalam posisi sulit karena akan tetap merugi jika menjual ataupun mempertahankan sapi ternaknya. Jika sapi tidak dijual, peternak akan terbebani biaya pakan yang cukup mahal.

Menurut Khafid, satu ekor sapi membutuhkan biaya pakan hingga Rp 30.000 per hari. Pakan tersebut sudah mengandung konsentrat pabrikan yang diperlukan untuk menggemukkan sapi. ”Dalam satu bulan, petani mengeluarkan sampai Rp 900.000. Tanpa konsentrat, sapi akan kurus dan tidak laku,” kata Khafid.

Populasi
Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Jateng Witono mengatakan, impor sapi menyebabkan harga jual sapi turun di hampir semua daerah, termasuk Jateng. Padahal, populasi sapi ternak di Jateng saat ini mencapai 1,5 juta ekor dan sudah cukup memenuhi kebutuhan daging di Jateng per tahun. ”Meski Jateng tidak butuh sapi impor, dampak penurunan harga ini sampai ke Jateng,” kata Witono.

Jateng merupakan provinsi yang memasok sapi ke luar daerah, yaitu DKI Jakarta dan Jawa Barat. Dalam satu tahun, Jateng memasok sekitar 125.000 ekor sapi ke dua daerah itu.

Sistem informasi
Witono mengatakan, ada indikasi kesengajaan pedagang yang menyebabkan harga jual sapi turun. ”Pedagang memanfaatkan adanya sapi impor untuk menekan harga sapi. Mereka hanya mau membeli sapi lokal jika harganya murah,” kata Witono.

Saat ini Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Jateng terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk menangani dampak impor sapi ini.

Kepala Badan Karantina Pertanian Hari Priyono mengatakan, untuk mencegah penyelundupan sapi impor dengan cara memalsukan surat persetujuan pemasukan, Badan Karantina Pertanian selaku institusi inspeksi mengajak Direktorat Jenderal Peternakan membangun sistem informasi perizinan yang in line. (den/mas)

Sumber: Kompas.com


Pemerintah akan segera membentuk Komisi Nasional Zoonosis yang bertugas menangani dan mengatasi penularan dan mutasi penyakit dari hewan ke manusia, kata Direktur Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Agus Wiyono, di Ambon.

Pemerintah di bawah Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat sedang membahas dan menggodok pembentukan Komisi Nasional (Komnas) Zoonosis, mengingat terbukanya jalur lintas batas Negara, katanya.
Ia mengatakan, terbukanya jalur lintas batas negara memungkinkan masuknya berbagai penyakit yang ditularkan oleh hewan dari luar negeri ke Indonesia.

Agus Woyono yang berada di Ambon dalam rangka Rakor Penyakit Hewan Menular dan Laboratorium Veteriner se-wilayah kerja Balai Besar Veteriner Maros, mengatakan, Komnas Zoonosis ini berfungsi untuk mengantisipasi kemungkinan berkembangnya pandemi penyakit yang penularannya berasal dari hewan ke manusia.

Dia mencontohkan, antraks atau penyakit kuku dan mulut serta flu burung (avian infuenza) merupakan sebagian dari penyakit hewan yang dapat bermutasi atau ditularkan ke manusia. "Namun yang menjadi persoalan bukan seberapa besar dampak kerugian menularnya penyakit ini antarhewan, tetapi jika menular ke manusia, maka dampaknya akan sangat besar bagi sebuah bangsa," katanya.

Dia mengatakan, perkembangan dunia secara global yang ditandai dengan perdagangan bebas, memungkinkan perkembangan kasus penyakit termasuk penularan penyakit hewan tidak mengenal batas negara. "Sebanyak 75 persen penyakit yang muncul saat ini secara global adalah penyakit-penyakit lama dengan tingkat penularan lebih cepat dan mematikan, sehingga perlu diantisipasi sejak dini,” tandasnya.

Menurut dia, pembentukan Komnas Zoonosis ini baru akan diajukan ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk dikeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) atau Instruksi Presiden (Inpres) dengan Menko Kesra sebagai Ketua Pelaksananya. "Kerja komnas ini sama seperti Komnas Flu Burung dengan melibatkan berbagai sektor terkait guna pengendalian tanggap darurat pandemi serta langkah pencegahan wabah penyakit dari hewan bermutasi ke manusia," ujarnya.

Komnas Zoonosis akan memfokuskan tugasnya pada peningkatan kewaspadaan penularan penyakit dari binatang diantaranya rabies, flu burung, antraks dan kolera di tanah air. Dia menambahkan, pemberlakuan UU Nomor 18/2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan merupakan payung hukum utama untuk untuk mendukung pembentukan sistem kesehatan hewan nasional.

"Penyakit yang disebabkan oleh hewan harus diantisipasi sejak dini dengan melibatkan semua komponen masyarakat sehingga tidak berubah menjadi pandemi dengan tingkat penyebaran lebih cepat dan mematikan manusia," katanya.

Sumber: tvone.co.id




Teknik inseminasi buatan (IB) mungkin hanya ditujukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan saja seperti yang dilakukan oleh Lazzaro Spallanzani sebagai penemunya, apabila tidak dikenal manfaatnya sebagai alat untuk mengendalikan penyakit dan untuk menaikkan mutu genetik ternak. IB banyak dimanfaatkan untuk mencegah dan memberantas penyakit kelamin menular, seperti yang pernah dilakukan di Amerika Serikat pada akhir abad ke-19. IB juga digunakan bangsa Rusia untuk menaikkan mutu ternak secara upgrading.
Tetapi pada masa sekarang dan akan datang tampak bahwa IB merupakan teknik yang dianggap berhasil dalam bidang pemuliaan ternak. Metode-metode praktis telah dilakukan, dan pelayanan untuk menaikkan mutu sapi menguntungkan bagi para peternak. Peternak atau peternakan kecil dengan jumlah sapi betina yang sedikit dapat meningkatkan mutu ternaknya menggunakan IB menggunakan semen pejantan berdaya pembuahan sangat tinggi dan mutu genetik yang luar biasa dan juga peternak mau membayar lebih tinggi hanya untuk mendapatkan inseminasi yang memuaskan tentunya dengan harapan anak yang didapatkan berkualitas super.

Akan tetapi teknik IB ini mempunyai manfaat maupun kerugiannya, meskipun manfaat yang didapatkan jauh lebih besar daripada kerugian yang ditimbulkannya.

Manfaat Inseminasi Buatan
Beberapa manfaat yang dapat dirasakan dalam penerapan IB ini adalah:
1. Inseminasi buatan (IB) sangat mempertinggi penggunaan pejantan-pejantan unggul. Daya guna seekor pejantan yang secara genetik unggul dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin.

2. Bagi peternak-peternak kecil seperti umum ditemukan di Indonesia, penggunaan IB sangat menghemat biaya disamping dapat menghindari bahaya dan menghemat tenaga pemeliharaan pejantan yang belum tentu merupakan pejantan terbaik untuk diternakkan.

3. Pejantan-pejantan yang digunakan dalam IB telah dilakukan seleksi secara teliti dan ilmiah dari hasil perkawinan betina-betina dengan pejantan unggul.
Dengan lebih banyak betina yang dilayaninya dan dari turunan-turunan hasil perkawinan ini dapat lebih cepat diseleksi dan dipertahankan pejantan-pejantan unggul dan mengeliminir pejantan-pejantan jelek.

4. Penularan penyakit dapat dicegah melalui IB, dengan hanya menggunakan pejantan-pejantan yang sehat atau bebas dari penyakit, menghindari kontak kontak kelamin pada waktu perkawinan, dan membubuhi antibiotika ke dalam semen sebelum dipakai.
IB merupakan cara terbaik mencegah penyebaran penyakit veneral dan penyakit menular lainnya seperti Brucellosis, Vibriosis, Leptospirosis dan Trichomoniasis.

5. Karena hanya semen dengan fertilitas tinggi yang diberikan pada peternak, maka calving intervalnya dapat diperpendek dan dapat menurunkan kasus repeat breeder (kawin berulang bagi betina).
6. Keuntungan lainnya adalah memungkinkan perkawinan antara ternak yang sangat berbeda ukurannya, misalnya sapi Bali dapat dikawinkan dengan semen sapi Brangus, Simental maupun Limousin. IB juga dapat memperpanjang waktu pemakaian pejantan-pejantan yang secara fisik tidak sanggup berkopulasi secara normal. IB dapat menstimulir interese yang lebih tinggi dalam beternak dan praktik manajemen yang lebih baik. IB juga sangat berguna untuk digunakan pada betina-betina yang berada dalam keadaan estrus dan berovulasi tetapi tidak mau berdiri untuk dinaiki pejantan.

Kerugian Inseminasi Buatan
Selain manfaat dari IB ini sangat banyak terutama dalam meningkatkan mutu hasil ternak, akan tetapi harus juga diperhatikan kerugian-kerugian yang diakibatkan oleh teknik IB ini. Kerugian-kerugiannya adalah:

1. Pelaksana yang terlatih baik dan terampil diperlukan dalam mengawasi atau melaksanakan penampungan, penilaian, pengenceran, pembekuan dan pengangkutan semen dan inseminasi pada ternak betina untuk mencegah penyebaran penyakit-penyakit kelamin menular yang dapat menjangkiti kelompok-kelompok ternak.

2. Kemungkinan besar IB dapat menjadi alat penyebar abnormalitas genetic seperti pada sapi, diantaranya
cystic ovary, konformasi tubuh yang buruk terutama pada kaki-kakinya, dan kekurangan libido. Belum banyak penelitian tentang meningkatnya kejadian cystic ovary pada sapi perah yang sebagian besar disebabkan oleh penggunaan IB secara meluas.

3. Apabila persediaan pejantan unggul sangat terbatas, peternak tidak dapat memilih pejantan yang dikehendaki untuk mengikuti program peternakan yang diingininya. Dengan penggunaan seekor pejantan secara terus-menerus, kemungkinan besar akan terjadi “inbreeding” yang merugikan.
4. IB masih diragukan manfaatnya dalam mengatasi semua infeksi atau abnormalitas saluran kelamin betina, kalaupun ada, jarang terjadi.

5. Inseminasi intrauterine pada sapi yang bunting dapat menyebabkan abortus.

6. IB tidak dapat digunakan dengan baik pada semua jenis hewan. Pada beberapa spesies masih harus dilakukan penelitian sebelum IB dapat dipakai secara praktis.



Harga ayam yang terus anjlok, bahkan di bawah biaya produksi, membuat peternak rakyat di Jawa Barat terpuruk. Sejak awal 2010 harga ayam di tingkat peternak turun dari Rp 13.000 per kilogram menjadi Rp 11.000 per kg saat ini.

Peternak di Desa Cipinang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung, Waryo Sahru (47), Senin (17/5), mengatakan, harga ayam saat ini lebih rendah daripada biaya produksi sekitar Rp 12.000 per kg.
Biaya produksi ayam per kg antara lain digunakan untuk bibit ayam usia sehari sebesar Rp 4.000, pakan sebesar Rp 5.000, serta komponen lain, seperti listrik, air, tenaga kerja, obat, dan transportasi, sebesar Rp 1.500.

Terdesaknya peternakan rakyat karena industri besar disebabkan penerapan Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Ketentuan itu menggantikan UU No 6/1967 sehingga membolehkan industri besar membuka usaha budidaya dan memasarkan produk. Akibatnya, industri besar juga mengisi pasar peternakan rakyat.

Waryo mengatakan, industri besar peternakan menguasai sebagian besar populasi ayam di Jabar atau sekitar 70 persen. Hanya sekitar 10 persen populasi dikuasai peternakan rakyat mandiri dan sisanya dimiliki peternakan yang bermitra dengan industri besar. Berdasarkan data Dinas Peternakan Jabar, total populasi ayam di Jabar saat ini sekitar 116 juta ekor.

"Industri besar atau integrator berbentuk penanaman modal asing (PMA) itu menguasai mata rantai budidaya, mulai bibit, obat, pemotongan, hingga produk akhir," ujarnya.
Budidaya yang dilakukan industri besar membuat biaya produksi ayam lebih rendah karena sistem produksi terintegrasi dari hulu hingga hilir. Harga jual ayam pun turun. Kondisi itu membuat peternak rakyat menjerit.

Tidak mengontrol
Menurut Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Perhimpunan Peternak Unggas Indonesia Alie Aboebakar, jangkauan industri besar peternakan mulai pasar modern hingga tradisional.
"Pemerintah tak melihat dampak UU Peternakan dan Kesehatan Hewan yang membunuh peternakan rakyat. Apalagi, jika sudah diturunkan menjadi peraturan daerah," ujarnya.

Saat ini di Jabar paling sedikit terdapat empat industri besar peternakan berbentuk PMA. Alie mengatakan, jumlah peternak rakyat di Jabar pun terus menurun. Sekitar lima tahun lalu jumlah itu masih sekitar 8.000 peternak dan turun menjadi 5.000 peternak pada 2009. Saat ini jumlah peternak rakyat sekitar 4.000 orang.

Menurut Alie, nilai perputaran uang dari ternak ayam sangat besar. Nilai itu mencapai sekitar Rp 120 triliun per tahun untuk nasional dengan kebutuhan sekitar 1,5 miliar ayam. Namun, nilai yang dinikmati peternak rakyat hanya sekitar Rp 7,6 triliun.

"Nilai perputaran uang yang besar seharusnya bisa membangkitkan usaha kecil, tapi peternakan rakyat malah terpuruk," katanya. Menurut Ashwin Pulungan (58), peternak di Desa Cipinang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung, harga ayam sempat mencapai titik terendah pada April 2010 sebesar Rp 9.400 per kg. Saat itu perternak sempat menyampaikan aspirasinya kepada Kementerian Pertanian. Namun, langkah konkret belum dilakukan.

Peternak ayam semakin terdesak karena harga pakan melonjak dari Rp 2.700 per kg pada 2009 menjadi Rp 4.900 per kg saat ini. Dalam rentang waktu yang sama, harga bibit ayam usia sehari juga naik dari Rp 3.000 per ekor menjadi Rp 4.600 per ekor saat ini.
"Produksi ayam di Kabupaten Sukabumi, Tasikmalaya, dan Garut menumpuk. Harga hancur dan pemerintah tidak mengontrol harga," katanya. (bay)

Sumber: Kompas.com





Kondisi Kebun Binatang Surabaya (KBS) harus segera dibenahi. Sebab, KBS sudah lama dijalankan dengan sistem yang salah. Pernyataan itu ditegaskan oleh Ketua Perhimpunan Kebun Binatang Seluruh Indonesia (PKBSI) Rahmat Syah kemarin (17/5).

Bersama beberapa anggota PKBSI yang lain, Rahmat mengunjungi KBS dalam rangka persiapan workshop KBS hari ini (18/5) di Hotel Bumi Surabaya. Rahmat menceritakan, tujuan workshop itu adalah mencari masukan-masukan yang murni untuk perbaikan KBS ke depan.
“Mulai sekarang. KBS harus dijalankan dengan manajemen yang bagus,” kata Rahmat. Sambil berkeliling memantau tiap kandang di KBS, Rahmat menceritakan bahwa proses perbaikan itu bisa berjalan cepat jika manajemennya transparan. “Tidak ada tuduh-menuduh dan fitnah-memfitnah,” jelas dia.

Menurut pria yang menjabat ketua PKBSI selama dua periode itu, sudah waktunya KBS mengembalikan fungsi utamanya sebagai lembaga konservasi. Sebagai lembaga konservasi, KBS harus bisa menjalankan tiga fungsi utama. Pertama, KBS harus bisa melayani aspek pendidikan dan kegembiraan pengunjung. “Intinya, pengunjung harus terhibur selama di dalam KBS,” jelas Rahmat.

Kedua, KBS harus bisa "menyejahterakan" satwa. Menurut Rahmat, satwa hidup sejahtera jika kondisi kandangnya representatif. Sebisa-bisanya, kandang satwa disamakan dengan habitat aslinya. Selain itu, kondisi satwa dalam kandang diusahakan tidak overload atau melebihi kapasitas.

Berdasar pantauan kemarin, Rahmat menegaskan bahwa kandang burung pelikan melebihi kapasitas. Sebab, ada lebih dari 150 ekor burung dalam kandang yang berukuran sekitar 7 x 12 meter tersebut. Selain itu, pihak KBS harus bisa mengupayakan setiap satwa memiliki pasangan.

Fungsi ketiga, KBS dituntut untuk menyejahterakan karyawan. "Karyawan harus merasa tenang bekerja,” tutur Rahmat. Menurut dia, pembagian kerja yang ketat menjadi salah satu unsur yang utama. Selain itu, pihak KBS harus menanamkan kepada seluruh karyawan bahwa mereka mengabdi selain bekerja. “Yakni, pengabdian melestarikan satwa,” jelasnya.

Melalui workshop yang melibatkan Kementerian Kehutanan, Pemkot Surabaya, dan beberapa pihak terkait lainnya, diharapkan KBS bisa menemukan kembali fungsinya sebagai lembaga konservasi. “Bersama-sama kita tata ulang lagi KBS,” tegas dia.

Rahmat menegaskan, upaya mengembalikan fungsi KBS sebagai lembaga konservasi sulit dijalankan kalau pengelola selalu berpikiran tentang uang atau pendapatan. Rahmat berharap, ke depan motivasi mendapatkan uang melimpah itu bisa ditanggalkan dulu. Dia menambahkan, proses pengembalian fungsi KBS bisa berjalan mulus jika pengurus tidak digoyang dengan intrik saling fitnah.

Anthan Warsito, pegawai KBS bagian recording, mengatakan, seluruh karyawan optimistis pengembalian fungsi KBS sebagai lembaga konservasi bisa dijalankan. Menurut dia, saat ini kondisi karyawan semakin membaik. “Meski belum mencapai seratus persen,” katanya.

Karyawan, jelas Warsito, mulai fokus pada urusan pekerjaan. Ke depan, Warsito berharap agar pihak-pihak yang berkepentingan dengan KBS memikirkan masa KBS dalam jangka panjang.

Singky Soewadji, pemerhati satwa liar yang kemarin ikut rombongan PKBSI, mengatakan, kondisi KBS secara umum belum mengalami perubahan lebih baik. Beberapa kekurangan yang dia pantau pada 2008 masih ditemukan kemarin. “Bahkan, ada yang lebih buruk,” jelas mantan pengurus PKBSI itu.

Di antara kekurangan yang semakin memburuk adalah kondisi kandang primata yang minim pepohonan. Padahal, pohon bisa menunjang kandang yang mendekati habitat primata. Selain itu, Singky mengkritik gubuk-gubuk dan kamar di pinggir kandang yang dijadikan tempat tinggal karyawan. “Ini sangat berbahaya,” tuturnya.

Sebab, dalam radius sedekat itu, primata bisa menularkan penyakit TBC dan hepatitis. “Kami berharap, ada perbaikan setelah diadakan workshop,” jelas Singky. (wan/c8/aww)

Sumber: Jawapos.co.id



Dalam dua bulan terakhir, Februari-April, pasien positif flu burung di Jakarta bertambah dua orang. Dengan demikian, penderita flu burung di Indonesia dari Juli 2005, ketika pertama kali virus tersebut dikenal hingga April 2010 berjumlah 165 orang.

"Kita laporkan ke WHO, 165 orang dari 2005 (ketika) pertama kali mengenal flu burung dari Juli sampai Aprli 2010. Yang meninggal 136 orang," kata Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Ratna Rosita dalam jumpa pers di Kementrian Kesehatan, Jakarta, Jumat (7/5/2010).

Dua orang penderita flu burung sepanjang Februari hingga April tersebut, menurut Ratna, diketahui melalui pemeriksaan rutin puskesmas-puskesmas. "Pertama positif flu burung di Malang. Kasus ini ditemukan saat pemeriksaan rutin, surveilance yang dilakukan Puskesmas Kota Malang. Penderita datang ke puskesmas dengan gejala flu. Kedua, Ana usia 4 tahun 8 bulan, di Pekan Baru, Riau, yang semula demam," katanya.

Meskipun demikian, Ratna menyampaikan bahwa penyakit flu burung akibat virus H5N1 yang ditularkan unggas bukan suatu hal yang mengerikan jika petugas kesehatan dapat menangani pasien penderita dengan benar. "Bahwa kasus flu burung dapat diketahui dengan tepat dan terapi benar, dapat disembuhkan dengan baik," paparnya.

"Kita latih dokter-dokter agar punya kepekaan terhadap kasus-kasus di tempat praktek, sehingga lebih cepat merujuk, kasih tamine flu. Jadi dia tidak jadi kasus yang berat," tambahnya.
Adapun penyakit flu burung yang dapat menyebabkan kematian cepat karena perburukan kondisi paru-paru akibat infeksi tersebut dapat diobati dengan antivirus oseltamivir.

Kepala Subbidang Zoonosis Kementerian Kesehatan, drh Wilfrid Purba menyampaikan, hingga saat ini tidak ditemukan kondisi resisten terhadap oseltamivir tersebut. "Oseltamivir flu masih digarap di Indonesia dan tidak ditemukan resisten, masih diatur sedemikian rupa oleh pemerintah dan tidak dijual bebas untuk mencegah penggunaan sedemikian rupa agar tidak resisten," imbuhnya.

Sumber: Kompas.com

Pabrik tahu ditengarai merusak lingkungan karena masih menggunakan kayu bakar dan membuang limbah cairnya ke lingkungan. Modifikasi tungku dan penerapan pengolah limbah dapat mengatasinya, bahkan memberikan nilai ekonomis berupa biogas pengganti bahan bakar minyak dan kayu bakar.

Sungai hingga parit yang mengalir di Banyumas kini telah menurun produktivitasnya. Tidak banyak ikan bisa ditangkap di perairan itu. Salah satu penyebabnya adalah buangan limbah cair pabrik tahu di daerah itu yang telah berlangsung lama.

Di kabupaten itu ada Desa Kalisari yang memiliki 312 industri tahu skala kecil dengan total kapasitas produksi 7,5 ton per hari. Selain itu, di Cikembulan—desa tetangganya—beroperasi 317 industri tahu yang menghasilkan 6 ton per hari.

Industri di dua desa itu merupakan sebagian kecil dari industri serupa di Pulau Jawa. Data dari Kementerian Riset dan Teknologi menyebutkan 80 persen dari sekitar 84.000 industri tahu di Indonesia ada di Jawa.

Selama ini, industri tahu sebanyak itu membuang limbah cairnya begitu saja ke parit dan lahan persawahan. Padahal, limbah hasil pemrosesan kedelai yang menjadi bahan baku tahu itu masih memiliki keasaman, chemical oxygen demand (COD), dan biological oxygen demand (BOD) yang tinggi. Tingkat COD adalah kebutuhan oksigen kimiawi di air untuk bereaksi dengan limbah. Adapun BOD adalah kebutuhan oksigen oleh mikro-organisme untuk memecah bahan buangan di air.

Hasil pengukuran di lapangan menunjukkan, tingkat keasaman pH 4-5 5, sedangkan COD dan BOD mencapai 10.000–15.000 mg per liter. Tingginya pencemaran ini menyebabkan ikan kekurangan oksigen hingga banyak yang mati.

Sementara itu, limbah tahu di lahan persawahan karena proses pembusukan akan terurai dan menghasilkan gas metan. Keadaan ini menyebabkan ketidakseimbangan kandungan unsur hara tanah. Akibatnya, padi tumbuh, tetapi puso atau tidak menghasilkan bulir padi.
Pencemaran limbah pabrik tahu saat ini, menurut Asisten Deputi Analisis Kebutuhan Iptek Kementerian Riset dan Teknologi Eddy Prihantoro, sudah mencapai tingkat signifikan.
Dari industri tahu di Indonesia yang berkapasitas lebih dari 2,56 juta ton per tahun, dihasilkan limbah cair sebanyak 20 juta meter kubik per tahun. Emisi gas rumah kaca yang dilepaskan limbah itu mencapai sekitar 1 juta ton CO ekivalen per tahun.

Pengolahan limbah
Untuk mengatasi pencemaran limbah pabrik tahu, Kementerian Riset dan Teknologi mengintroduksi Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) di Desa Kalisari dan Cikembulan yang terpilih menjadi desa percontohan karena merupakan sentra industri kecil tahu di Banyumas.

Uji coba unit percontohan IPAL dilakukan Kementerian Riset dan Teknologi bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Banyumas. Peluncuran unit IPAL di dua desa itu dilaksanakan oleh Bupati Banyumas Marjoko, Selasa (11/5).

Unit IPAL ini dikembangkan dengan mengacu pada model yang telah dibangun Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) untuk pengolahan limbah kotoran hewan di tempat pemotongan hewan di Cakung Jakarta.

Modifikasi dilakukan pada tabung pengurai limbah (digester) yang digunakan pada TPH Cakung. Agar tabung kedap udara itu dapat mencerna limbah cair pabrik tahu lebih dahulu dimasukkan kotoran sapi.

Tujuannya untuk mengembangbiakkan mikroba yang berasal dari kotoran sampai jumlah tertentu. Sebagai media hunian, mikroba itu dimasukkan tumpukan potongan bambu berdiameter 5 cm-10 cm.

Dalam lingkungan anaerob dalam tangki itu mikroba tertentu mampu mendegradasi limbah yang bersifat asam. Dalam tangki juga terjadi proses metanogenesis dan hidrolisis, hingga dihasilkan gas metan, yang siap disalurkan kembali ke rumah tangga perajin untuk keperluan memasak.

Unit IPAL di Desa Kalisari berkapasitas 20 m per hari, setara dengan 1.200 kg kedelai per hari yang diperlukan 20 industri tahu. Adapun IPAL di Desa Cikembulan kapasitasnya 5 m per hari, setara 300 kg kedelai per hari untuk 5 perajin.
Sementara ini, IPAL di Kalisari dan Cikembulan mampu menampung limbah dari 13 perajin tahu. Hasilnya, biogas bisa dimanfaatkan untuk memasak oleh 21 rumah tangga. Air hasil pengolahan yang masih mengandung nutrien ditampung di empang untuk pakan ikan lele.

Dengan memanfaatkan biogas, rumah tangga perajin dapat berhemat sekitar Rp 10.000 hingga Rp 15.000 per hari—biasanya untuk membeli bahan bakar kompor. Untuk memanfaatkan biogas itu, perlu penyesuaian alat pengatur suplai gas.

Target lain yang akan dicapai Kementerian Riset dan Teknologi dalam proyek percontohan di Banyumas adalah meningkatkan efisiensi proses produksi pembuatan tahu dengan menurunkan penggunaan bahan baku energi.

Melalui modifikasi tungku yang dibuat dari logam, penggunaan bahan bakar kayu dapat ditekan hingga 50 persen, sedangkan tingkat pemanfaatan kalorinya dapat dinaikkan hingga setengah.
Dengan keberhasilan uji coba IPAL, baik Marjoko maupun Eddy mengharapkan, proyek percontohan ini dapat menjadi model atau bisa direplikasi di semua kluster industri tahu di Banyumas dan daerah lainnya.

Untuk pengembangan IPAL selanjutnya, Kementerian Riset dan Teknologi akan melibatkan peneliti terkait di lingkungan Lembaga Penelitian Non-kementerian untuk memberikan pelatihan bagi tenaga lokal dalam pembangunan dan pemeliharaan sarana tersebut. Sumber daya lokal juga akan dimanfaatkan untuk itu.

Sumber: Ditulis oleh Yuni Ikawati (Kompas.com)



Ratusan peternak ayam di Sumatera Barat mengalami kebangkrutan. Hal itu disebabkan oleh membubung dan langkanya pasokan jagung untuk pakan ternak serta anjloknya harga jual telur yang dihasilkan.

Ketua Asosiasi Peternak Ayam Petelur Sumbar Akmal, Minggu (9/5) di Bukittinggi, mengatakan, saat ini ada sekitar 15 persen peternak yang terpaksa gulung tikar dari total 1.800 peternak di seluruh Sumbar.

Jumlah sekitar 270 peternak skala besar dan kecil atau 15 persen dari total 1.800 peternak yang terpaksa bangkrut itu, menurut Akmal, terjadi pada November 2009 hingga Mei 2010.

Menurut Akmal, mahalnya harga jagung akibat stok yang langka menjadi kendala utamanya. Saat ini harga jagung di Sumbar mencapai Rp 2.800 per kilogram (kg) atau jauh lebih mahal dibandingkan dengan harga jagung di Lampung sebesar Rp 2.200 per kg dan di Medan Rp 2.400 per kg. ”Ini paling mahal di Indonesia,” kata Akmal.

Hal itu terjadi karena produksi jagung di Sumbar yang sebagian besar ditanam di wilayah Kabupaten Pasaman tidak mencukupi permintaan lokal.

Akmal mengatakan, produksi jagung di Sumbar total hanya 400.000 ton per tahun, sedangkan total kebutuhannya 700.000 ton per tahun.

Menurut data Asosiasi Peternak Ayam Petelur Sumbar, total ayam petelur di seluruh Sumbar 6 juta ekor, dan 4,5 juta ekor di antaranya ada di Kabupaten Limapuluh Kota dan Kota Payakumbuh—dua sentra produksi.

Gubernur Sumbar Marlis Rahman mengatakan, pemerintah tidak bisa melarang pabrik pakan ternak membeli jagung panenan lokal Sumbar. Jika itu dilakukan, hal itu akan membuat operasi pabrik pakan ternak terganggu atau bahkan tutup.

Kepala Dinas Peternakan Sumbar Edwardi mengatakan, pihaknya tengah merencanakan perluasan areal tanam jagung untuk mengatasi krisis jagung itu. (INK)

Sumber: Kompas.com




Perdagangan sapi potong tingkat peternak dan industri di Jawa Barat selama dua bulan terakhir lesu. Penjualan bahkan sempat turun hingga 30 persen. Kondisi itu diduga akibat peredaran daging impor yang tidak terkontrol dan semakin mendominasi konsumsi masyarakat.

Imam Gojali (43), peternak sapi di Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Kamis (6/5), mengatakan, sejak pertengahan Maret baru menjual dua sapi. Biasanya dalam sebulan ia mampu memasok lima sapi ke rumah pemotongan hewan di Bandung. "Rumah pemotongan hewan sepi. Ternak sapi pun tidak terbeli. Ini membuat ongkos pemeliharaan sapi terus membengkak," ujarnya.

Adapun kebutuhan pakan yang meliputi konsentrat dan rumput untuk satu sapi rata-rata Rp 33.000 per hari. Padahal, saat ini dia memiliki 10 sapi dewasa siap jual dan 20 sapi muda. Untuk siap dijual, sapi muda biasanya butuh dipelihara delapan bulan.


Anwar Saleh (54), peternak sapi potong di Kecamatan Lembang, mengaku lesunya perdagangan sapi juga memicu penurunan harga jual daging. Jika biasanya seekor sapi hidup dihargai Rp 23.000 per kilogram, sudah dua bulan terakhir harganya turun menjadi Rp 20.000 per kg. Berat rata-rata sapi potong adalah 300-350 kg.

"Jika dihitung per ekornya, penurunan harga bisa mencapai Rp 1,5 juta-Rp 2 juta. Biasanya harga sapi jantan usia dua tahun sekitar Rp 10 juta, sekarang hanya Rp 7 juta. Sementara sapi betina sekarang hanya Rp 6 juta per ekor, sebelumnya mencapai Rp 9 juta," ujar Anwar yang memiliki 30 sapi potong dewasa jantan dan betina.

Perketat impor daging
Kondisi serupa dialami industri penggemukan sapi potong (feedlot). Yudi Guntara Noor, Komisaris Utama PT Citra Agro Buana Semesta (CABS), salah satu industri penggemukan sapi di Jabar, mengatakan, permintaan sapi potong hasil penggemukan dari rumah pemotongan turun 30 persen.

Rata-rata suplai PT CABS ke rumah pemotongan sekitar 3.000 ekor per bulan, tetapi sejak Maret turun menjadi 1.000-2.000 ekor per bulan. Untuk itu, Yudi menampik anggapan kelesuan perdagangan sapi potong di tingkat peternak disebabkan impor sapi hidup. "Penjualan kami juga menurun. Jadi, tidak benar kalau industri feedlot yang memicu kondisi ini," ungkapnya.
Ia menjelaskan, sejak awal 2010 pemerintah memperketat kebijakan impor sapi potong hidup. Bahkan, menurut dia, sudah dua bulan terakhir perusahaannya tidak mendapatkan izin mengimpor sapi dari Australia.

Baru pada Mei ini PT CABS memperoleh izin mengimpor sapi meskipun tidak sebanyak biasanya. Pada 2009 rata-rata impor bakalan sapi PT CABS mencapai 3.000 per bulan. Mei 2010 pemerintah hanya mengeluarkan izin impor untuk 1.000 ekor.

Sekretaris Jenderal Perhimpunan Peternak Sapi Kerbau Indonesia Rochadi Tawaf menilai kelesuan perdagangan sapi potong diakibatkan impor daging sapi yang kian tidak terkendali. Harga daging impor relatif lebih murah daripada daging sapi milik peternak ataupun hasil penggemukan.

Sebagai perbandingan, harga daging paha belakang sapi lokal sekitar Rp 50.000 per kg, jauh di atas harga impor yang hanya Rp 40.000 per kg. Untuk itu, Tawaf meminta Kementerian Pertanian menata kembali kebijakan importasi sapi dan mendata secara rinci. Data impor daging potong 2009 secara nasional yang mencapai 110.000 ton diduga tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya karena kemungkinan lebih dari angka tersebut. (GRE)

Sumber: Kompas.com

Pertemuan Teknis Fungsi-Fungsi Pembangunan Peternakan Tahun 2010 yang diselenggarakan selama 3 (tiga) hari dari tanggal 27 - 29 April 2010 di Surabaya menghasilkan beberapa rumusan penting.

Rumusan tersebut hasil dari diskusi sidang pleno maupun kelompok atas sambutan dan paparan Direktur Jenderal Peternakan tentang “Membangun Komitmen Pelaksanaan 13 Langkah Operasional PSDS”, paparan Inspektur Jenderal tentang “Implementasi Sistem Pengendalian Internal Kementerian Pertanian” dan paparan “Penajaman Kegiatan Mendukung Langkah Operasional PSDS” oleh para Direktur lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan.

Hasil beberapa rumusan penting tersebut sebagai berikut :
1. Mengingatkan kembali bahwa program swasembada daging sapi 2014 merupakan kelanjutan dari program yang pernah dimulai sejak tahun 1998 yang kemudian berlanjut pada tahun 2008 sampai 2010 dan saat ini merupakan bagian dari kontrak politik (program prioritas) Menteri Pertanian dengan Presiden yang didukung oleh justifikasi teknis, sosial, ekonomi dan politik.

2. Harus dibangun komitmen dan persepsi yang sama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, masyarakat dan seluruh stakeholders dari sejak perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi mencakup aspek-aspek pendanaan, perangkat lunak dan keras, peraturan perundangan, sarana-prasarana, kelembagaan, sumberdaya manusia dan komunikasi-informasi-edukasi dengan pendekatan partisipatif.

3. Perlu adanya koordinasi lintas sektoral maupun subsektoral pada level pusat maupun di lapangan, termasuk antara dinas yang menangani fungsi-fungsi peternakan dengan Badan Koordinasi Penyuluhan (BAKORLUH) yang ada di daerah untuk lebih memberdayakan PPL yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan pelaksanaan PSDS di lapangan.

4. Sangat diperlukan komitmen pimpinan organisasi dan kelembagaan yang menangani fungsi-fungsi pembangunan peternakan agar terbangun independensi pengawasan internal, program yang berbasis ketaatan terhadap peraturan dan etika yang adil dan konsisten, keterlibatan stakeholders dalam fungsi pengawasan, portofolio kompetensi aparat pengawasan agar kinerja dapat ditingkatkan.

5. Berdasarkan pagu indikatif APBN Ditjen Peternakan tahun 2011 sebesar Rp 2,23 Trilyun yang meningkat secara signifikan sebesar 98 % dari tahun sebelumnya, perlu dimanfaatkan secara efisien dan efektif untuk mendukung PSDS 2014. Oleh karena itu, perlu disusun perencanaan kegiatan yang betul-betul berorientasi pada peningkatan produksi dan kesejahteraan peternak.

Sumber: ditjennak.go.id

Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) adalah skim kredit yang digunakan untuk mendanai pengembangan usaha pembibitan sapi potong maupun sapi perch oleh pelaku usaha dengan suku bunga bersubsidi. Pelaku usaha meliputi perusahaan, koperasi, gabungan kelompok peternak atau kelompok peternak.

Persyaratan pelaku usaha adalah mampu menyediakan sapi, memenuhi prosedur baku dan melakukan kemitraan. Suku bunga yang dibebankan kepada pelaku usaha sebesar 5% per tahun dalam jangka waktu kredit paling lama 6 tahun, dengan masa tenggang (grace period) paling lama 24 bulan.

Sasaran dari KUPS adalah tersedianya 1 (satu) juta ekor sapi dalam kurun waktu 5 tahun (200.000 ekor/tahun). Sapi induk tersebut berupa sapi betina bunting atau siap bunting, berasal dari sapi impor, turunan impor atau sapi lokal terutama sapi Bali.

Bank yang telah komitmen melakukan Perjanjian Kerjasama Pendanaan (PKP) dengan Kementerian Keuangan untuk pelaksanaan KUPS sebanyak 10 Bank yaitu (a) Bank Umum, terdiri atas Bank BRI, Mandiri, BNI, Bukopin, Bank Syariah Mandiri, dan (b) Bank Pembangunan Daerah (BPD) yaitu BPD Jateng, BPD DIY, BPD Jatim, BPD Sumut, dan Bank Nagari Sumatera Barat. Komitmen dana yang terkumpul dari 10 Bank tersebut adalah sebesar Rp. 3.335 trilyun.

Dari 10 (sepuluh) bank tersebut, BPD DIY, BPD Jatim, BPD Jateng, BRI dan BNI telah selesai penandatangan PKP antara Kementerian Keuangan dengan bank, dan 4 (empat) bank BPD DIY, BPD Jatim, BPD Jateng, dan BRI telah menyalurkan dana kepada peserta KUPS sedangkan penyaluran dana dari bank BNI direncanakan pada bulan Maret 2010.

Sampai bulan Februari 2010 telah tercatat 27 Perusahaan/Koperasi telah mengusulkan KUPS untuk sejumlah sapi 43.215 ekor dan telah memperoleh rekomendasi dari Dinas Peternakan Kabupaten setempat. Realisasi bulan Januari 2010 senilai Rp. 89,81 milyar untuk pengadaan 5.080 ekor sapi potong dan 965 ekor sapi perah pada 1 kelompok peternak, 1 perusahaan dan 3 koperasi.

Sumber: ditjennak.go.id

Inseminasi buatan (IB) diperkenalkan pertama kali di Indonesia pada permulaan tahun 1950-an oleh Profesor B. Seit dari Denmark di Fakultas Kedokteran Hewan dan Lembaga Penelitian Peternakan Bogor. Dalam rangka Rencana Kesejahteraan Istimewa (RKI) pada tahun-tahun berikutnya didirikanlah stasiun inseminasi buatan di daerah-daerah terutama di Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali.

Fakultas Kedokteran Hewan dan Lembaga Penelitian Peternakan dapat dikatakan berfungsi sebagai pusat IB yang melayani peternak di daerah Bogor dan sekitarnya. aktivitas dan pelayanan IB oleh stasiun-stasiun inseminasi tersebut bersifat hilang timbul dan mengurangi, kalau tidak menghilangkan kepercayaan rakyat terhadap keuntungan-keuntungan IB.

Kegiatan IB di Jawa Tengah mulai dilaksanakan pada tahun 1953 dan dilaksanakan oleh dua balai yaitu Balai Pembenihan Ternak di Mirit kabupaten Kebumen. Balai satu lagi ada si Sidomulyo, kecamatan Ungaran, kabupaten Semarang. Tujuan kegiatan IB yang dilaksanakan oleh Balai Pembenihan Ternak Mirit adalah intensifikasi Ongolisasi dengan menggunakan pejantan Sumba Ongole (SO). Sedangkan kegiatan di Ungaran adalah menciptakan suatu tipe ternak serbaguna terutama peningkatan produksi susu dengan menggunakan pejantan Frisian Holstein (FH). Ternyata Balai Pembenihan Ternak Mirit tidak berhasil menjalankan fungsinya, sama seperti Balai Pembenihan ternak di daerah-daerah lainnya di Indonesia. Yang tetap bertahan hanyalah Balai Pembenihan Ternak Ungaran yang pada tahun 1970 berubah nama menjadi Balai Inseminasi Buatan Ungaran.

Balai IB yang tertua di Indonesia dan masih bertahan sampai sekarang adalah Balai Inseminasi Buatan Ungaran, Jawa Tengah. Berdirinya Balai IB Ungaran ini menjadi cikal bakal perkembangan IB sampai ke daerah-daerah di Indonesia. Pada awalnya kegiatan pelayanan IB hanya berkisar di sekitar Ungaran, tetapi lambat laun perkembangan IB meliputi daerah-daerah di sepanjang jalur susu Semarang-Solo dan Tegal. Perkembangan IB yang pesat ini didukung oleh penggunaan semen beku, sehingga IB di Jawa Tengah tidak terbatas pada sapi perah tetapi juga sapi potong.

Selanjutnya pada tahun 1969, IB mulai diperkenalkan ke daerah-daerah lain di Indonesia. Fakultas Kedokteran Hewan IPB melalui Departemen Fisiopatologi reproduksi telah mengintrodusir IB di daerah Pengalengan Bandung Selatan dengan “calf show” yang pertama kali dalam sejarah perkembangan IB di Indonesia.

Pemasukan semen beku ke Indonesia pada permulaan tahun 1973 telah membantu menggalakkan IB. semen beku telah digunakan dalam IB pada sapi perah maupun sapi potong. Dalam usaha mengintrodusir penggunaan semen beku dalam IB dan menyebarluaskan bibit-bibit unggul sapi potong ke daerah Indonesia Timur maka dilaksanakan kursus IB dan didirikan pusat IB di Sulawesi Selatan (ujung Pandang) dan NTT (Kupang). Kemudian diperkenalkan pula IB di Sulawesi Tenggara, bahkan dalam perkembangan selanjutnya, Direktorat Bina Produksi, Direktorat Jenderal Peternakan Departemen Pertanian, teknik IB telah diterapkan di 13 Propinsi di Indonesia, yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Sulawesi selatan dan Kalimantan Selatan.

Gairah masyarakat akan IB telah berkembang pesat, untuk itu dalam memenuhi permintaan terutama penyediaan semen beku maka pemerintah mendirikan satu pusat IB di lembang Jawa Barat dan Balai Inseminasi Buatan (BIB) di Wonocolo Surabaya sebagai sentra pengembangan bioteknologi IB di Jawa Timur dengan salah satu kegiatannya adalah memproduksi semen cair untuk melayani Inseminasi di Surabaya, Malang, Pasuruan dan Sidoarjo. Tahun 1975 kegiatan produksi semen beku, dan tahun 1982 produksi semen beku dipindahkan ke Singosari dan selanjutnya berkembang menjadi BIB Singosari dan sentra IB Jawa Timur hanya sebagai regulator pelaksanaan IB di Jawa Timur.

Hasil IB di Jawa yang dilaksanakan sejak 1972-1974 kemudian dilakukan survey evaluasi kegiatan IB sapi tersebut oleh Direktorat Jenderal Peternakan bekerjasama dengan Fakultas Kedokteran Hewan IPB dan Fakultas Peternakan Universitas Pajajaran Bandung. Hasilnya adalah persentase konsepsi yang dicapai selama 2 tahun terakhir khususnya dengan semen beku eks impor masih sangat rendah yaitu 21,30-38,92 % untuk inseminasi pertama dibandingkan dengan 60-70% di negara-negara maju. Hasil tersebut menyimpulkan bahwa titik berat ketidakberesan tidak terletak pada kualitas semen (bibit) pejantan, tidak juga pada keterampilan peternak atau inseminator, melainkan sebagian besar terletak pada ketidaksuburan ternak-ternak betina itu sendiri.

Ketidaksuburan atau kemajiran sapi-sapi betina tersebut belum banyak diteliti, tetapi besar kemungkinan besar disebabkan oleh kekurangan makanan yang menyolok, kelainan fisiologik anatomik dan kelainan patologik saluran kelamin betina dan merajalelanya penyakit kelamin menular.

Perkembangan IB saat sekarang tersebar di seluruh Indonesia, hal ini dikarenakan masyarakat telah menyadari arti dan manfaat IB untuk meningkatkan produktivitas ternaknya. Menyadari arti penting IB tersebut maka hampir setiap daerah propinsi di Indonesia melalui Dinas Peternakan/Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mendirikan Balai Inseminasi Buatan atau UPT Inseminasi Buatan.

Bahan Bacaan:
- Mozes R. Toelihere. Inseminasi Buatan Pada Ternak
- Salisbury G.W., N.L. Vandemark dan R. Djanuar. Fisiologi dan Inseminasi Buatan Pada Sapi.
- Dan dari berbagai sumber.

Situasi pandemik flu babi saat ini sebagian besar masih seperti minggu kemarin. Wilayah pandemik yang paling aktif penularan influenza H1N1 adalah di bagian Barat dan Afrika Tengah dengan beberapa wilayah di Asia Selatan dan Asia Tenggara. Pandemi influenza H1N1 masih beraktifitas rendah di banyak daerah beriklim baik dari belahan utara dan selatan. Secara musiman jenis virus influenza B adalah virus influenza dominan, meskipun penyebarannya di Asia Timur, Utara dan Eropa Timur dengan tingkat rendah.

Virus influenza tipe B juga telah terdeteksi di Afrika Tengah dan minggu ini di Afrika Barat. Virus influenza musiman H3N2 terus dideteksi di Asia Selatan dan Asia Tenggara, serta secara sporadis di beberapa negara Barat dan Afrika Tengah, dan Eropa Timur.

Di Sub-Sahara Afrika, data dari sejumlah negara yang terbatas menunjukkan bahwa transmisi aktif virus pandemi influenza H1N1 menurun di tengah-Barat dan Afrika Barat. Ghana adalah negara yang melaporkan jumlah moderat virus pandemi (16% dari semua spesimen yang diuji klinis positif untuk influenza) tetapi jumlah kasus yang lebih kecil terus terdeteksi di Senegal, Nigeria dan Kamerun. Di Afrika Timur, kasus influenza telah kembali ke tingkat rendah. Hanya Rwanda telah mendeteksi sejumlah kecil virus pandemi dalam seminggu terakhir. Selain itu, virus influenza H3N2 musiman beberapa terlihat di Ghana. Influenza tipe B semakin terdeteksi di daerah itu, terutama di Ghana dan Kamerun.

Di Asia Timur, pandemi influenza H1N1 penyebarannya sekarang sporadis. Di Cina, Mongolia, dan Republik Korea influenza paling sering ditemukan seperti kasus penyakit yang disebabkan oleh virus influenza musiman tipe B. Di Cina dan Mongolia pendeteksian flu terus menurun dibandingkan dengan beberapa minggu terakhir sebelumnya. Republik Korea dilaporkan meningkatnya aktivitas penyakit pernapasan yang terkait dengan peningkatan mendeteksi tipe B influenza musiman pada spesimen pernafasan selama lima minggu berturut-turut. Dari catatan, sejumlah kecil wabah H1N1, H3N2 influenza musiman dan virus H1N1 terus terdeteksi secara sporadis di beberapa negara di wilayah ini.

Di Asia Tenggara, secara keseluruhan tingkat kegiatan influenza yang rendah. Meskipun virus influenza yang beredar masih influenza H1N1, terdapatb pula jenis influenza tipe B pada tingkat lebih rendah yaitu virus H3N2 di beberapa negara termasuk Singapura, Kamboja, Indonesia dan Thailand. Malaysia telah melaporkan meningkatnya aktivitas yang terkait dengan penyakit pernapasan influenza H1N1 yang dikonfirmasi laboratorium, dan dilaporkan terjadi penutupan sekolah di negara ini. Di Singapura, seperti-penyakit influenza tingkat masih di bawah ambang epidemi musiman tetapi telah meningkat dibandingkan dengan minggu sebelumnya.

Di Asia Selatan, Bangladesh melaporkan peningkatan aktivitas penyakit pernapasan yang terkait dengan meningkatnya jumlah influenza H1N1 dikonfirmasi laboratorium kasus sejak awal April. India melaporkan aktivitas pandemi influenza di negara bagian Maharashtra dan Karnataka baru-baru ini. Tingkat aktivitas penyakit pernafasan di kedua negara ini muncul dengan tingkat yang lebih intens sejak kasus pertama yang terjadi akhir 2009. Meskipun pandemi influenza adalah virus yang dominan beredar di daerah, influenza tipe B virus terus dideteksi di Iran dan Bangladesh.

Di zona tropis Amerika, data terbatas menyarankan bahwa kegiatan H1N1 influenza masih rendah tetapi dengan beberapa daerah lokalpenyebaran. Jamaika, Panama dan Guatemala, melaporkan kecenderungan peningkatan dalam kegiatan penyakit pernapasan.

Di Kuba semua propinsi melaporkan peningkatan jumlah kasus penyakit pernafasan akut dalam dua minggu terakhir, terutama dari kota Havana. Di Peru, jumlah kasus pneumonia pada anak di bawah usia 5 tahun meningkat sejak pukul enam minggu berturut-turut dan tetap di atas ambang epidemi. Namun, kasus dengan pneumonia apakah karena virus pandemi influenza H1N1 atau tidak belum diketahui pasti. Khususnya, virus syncitial pernafasan (RSV) telah dilaporkan tersebar di daerah tersebut.

Dalam zona beriklim sedang di belahan bumi utara, pandemi influenza H1N1 aktivitas keseluruhan tetap rendah. Di Amerika Serikat, proporsi kunjungan rawat jalan bagi-seperti penyakit influenza di bawah standar nasional. Tidak ada influenza B yang dilaporkan oleh negara-negara Amerika Utara. Di Eropa, pandemi influenza dengan intensitas sangat rendah di semua negara. Proporsi keseluruhan pengujian sampel sentinel pernafasan positif untuk influenza tetap stabil sekitar 4,5%. Untuk minggu ini, jumlah pendeteksian sentinel terhadap influenza B melebihi influenza A, terutama disebabkan oleh virus yang terdeteksi dari Eropa Timur: Tengah, Siberia, wilayah Timur Jauh Federasi Rusia dan Kazakhstan.

Di negara-negara beriklim sedang di belahan bumi selatan, penyebaran penyakit influenza tetap rendah seperti tahun-tahun sebelumnya. Australia melaporkan pendeteksian sporadis pandemi H1N1, influenza musiman B dan virus influenza H3N2 dalam jumlah rendah dalam beberapa minggu terakhir.

Global Influenza Surveilance Network (GISN) terus memantau penyebaran virus influenza secara global, termasuk pandemi, dan virus influenza musiman lainnya, yang berpotensi untuk menulari manusia termasuk flu musiman.

Sumber: who.int/ent


Kasus rabies di wilayah Kota Gunungsitoli, baik itu kasus terhadap manusia dan hewan anjing, sudah dapat diatasi dengan baik sehingga terus mengalami penurunan.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli Temaziduhu mengungkapkan, awal kasus rabies yang terjadi bulan November 2009 lalu hingga bulan April 2010 saat ini sudah jauh menurun. Selain tanggapnya pihak Dinas Kesehatan dan Dinas Peternakan Kota Gunungsitoli dalam melakukan pencegahan, juga banyaknya masyarakat yang berpartisipasi dalam mewaspadai Kasus Rabies tersebut.

Menurutnya, terbebasnya kasus rabies diWilayah Kota Gunungsitoli tidak dapat dipastikan, namun Dinas Kesehatan dan Dinas Peternakan Kota Gunungsitoli tetap melakukan kewaspadaan terhadap penyakit yang mematikan itu.

Untuk itu Temaziduhu Lömbu menghimbau, Masyarakat Kota Gunungsitoli harus tetap mewaspadai Penyakit Rabies tersebut, baik itu pada hewan Anjing maupun kepada Manusia yang terkena gigitan hewan anjing.

Sementara itu, Rumah Sakit Umum Daerah Gunungsitoli mencatat dari tanggal 23 Maret hingga 10 April 2010 sebanyak 737 orang yang berobat untuk mendapatkan vaksin anti rabies dan 9 orang diantaranya meninggal dunia, dikarenakan korban terlambat dalam pengobatan.

Kepada RRI, Kepala Seksi Medik RSUD Gunungsitoli, Atiria Lase mengatakan, angka kematian pada kasus rabies tersebut memang menurun namun korban yang digigit hewan anjing masih banyak, hal itu disebabkan banyak warga Gunungsitoli yang tidak mau berobat ke Puskesmas atau ke rumah sakit terdekat. (Nota Gea/DS)

Sumber: Pro3rri.com



Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.